Wakapolda NTB Terima Kunjungan Kompolnas RI, Tegaskan Komitmen Transparansi Penegakan Hukum

tribratanews.ntb.polri.go.id. – Dalam upaya memperkuat transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Wakapolda NTB) Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., menerima kunjungan kerja Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia di ruang kerjanya, pada Kamis (6/11/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengarkan klarifikasi dan penjelasan langsung dari jajaran Polda NTB terkait sejumlah kasus menonjol yang tengah ditangani, sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja kepolisian.

Usai pertemuan di ruang kerja Wakapolda, rombongan Kompolnas RI bersama Wakapolda NTB melanjutkan kegiatan ke Ruang Presisi Polda NTB untuk mendengarkan paparan resmi dari para direktur yang menangani kasus-kasus tersebut.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata pengawasan eksternal guna memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan sesuai prosedur.

“Tim Kompolnas RI datang untuk mendengar langsung klarifikasi dari masing-masing direktorat yang menangani kasus menonjol di wilayah hukum Polda NTB. Salah satunya adalah kasus kematian Brigadir Esco yang menjadi perhatian publik,” jelas Kombes Kholid.

Dalam sesi paparan tersebut, para direktur dari sejumlah satuan kerja teknis seperti Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) memberikan laporan secara rinci mengenai perkembangan penanganan kasus, hambatan lapangan, hingga langkah hukum yang telah ditempuh. Paparan disampaikan secara terbuka dan berbasis data guna menunjukkan komitmen Polda NTB dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

“Kegiatan klarifikasi yang dilakukan Kompolnas RI ini merupakan bentuk fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri. Tujuannya agar seluruh penanganan kasus, terutama yang menjadi perhatian publik, berjalan sesuai standar operasional prosedur dan prinsip profesionalisme,” tutur Kabid Humas Polda NTB.

Kombes Pol. Kholid menegaskan bahwa Polda NTB menyambut baik kehadiran Tim Kompolnas RI sebagai mitra pengawas eksternal. Menurutnya, sinergi antara Kompolnas dan Polri menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Polda NTB berkomitmen menangani setiap perkara dengan transparan dan akuntabel. Kehadiran Kompolnas merupakan bagian dari semangat kami untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” tutur dia.

Ia juga menambahkan bahwa Polri terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keamanan.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kompolnas RI menegaskan pentingnya sinergi antara fungsi pengawasan eksternal dan internal Polri agar setiap langkah penegakan hukum dapat dijalankan dengan prinsip profesional, proporsional, dan transparan.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polri dan lembaga pengawas independen untuk meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap proses hukum yang ditangani kepolisian.

Sebagai bagian dari implementasi program Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polda NTB berkomitmen menjalankan tugas dengan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dalam setiap proses hukum, kepolisian daerah NTB memastikan seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti hukum yang sah.

“Kami terus berbenah untuk menjaga integritas dan profesionalitas aparat. Pengawasan Kompolnas menjadi energi positif agar kinerja kepolisian semakin baik dan terpercaya di mata masyarakat,” tutup Kombes Kholid.

Kunjungan Kompolnas ke Polda NTB ini mencerminkan semangat akuntabilitas institusional Polri, di mana keterbukaan informasi dan evaluasi eksternal menjadi pilar penting dalam reformasi menuju Polri yang humanis, modern, dan profesional.

Langkah ini sekaligus memperkuat pesan bahwa Polri tidak anti kritik, dan terus membuka diri terhadap mekanisme kontrol publik sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.