Sinergi Polri dan Bawaslu di NTB Optimalisasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024
20 September 2024 - 12:06 WITA
tribratanews.ntb.polri.go.id. – Pihak Kepolisian Daerah dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dalam optimalisasi tugas pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Polda NTB dan Bawaslu yang digelar pada, Kamis (19/09) kemarin ini melibatkan dua figur sentral. Yakni Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. R Umar Faroq S.H., M.Hum dan Ketua Bawaslu NTB Itratip S.T., M.T., yang sama-sama menegaskan pentingnya kolaborasi kedua institusi untuk meningkatkan kulitas penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel.
“Melalui kerjasama ini, kita akan meningkatkan partisipasi pengawas Pilkada serentak di NTB. Dan tentunya akan lebih memaksimalkan pengawasan di setiap tahapan Pilkada serentak yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Kapolda NTB dalam keterangannya.
Dalam kerjasama ini, lanjut Irjen Umar Faroq, sinergi Pihak Kepolisian dan Bawaslu NTB akan memastikan pengawasan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah kabupaten/kota di NTB dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
“Penandatanganan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas tugas operasional pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 agar dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar,” tegas Jenderal Bintang Dua itu.
Selain itu, pucuk pimpinan tertinggi Polda NTB itu menggarisbawahi pentingnya partisipasi atau peran aktif pengawasan Pemilihan umum oleh seluruh pihak maupun elemen termasuk masyarakat.
“Koordinasi dan kerjasama yang solid antara masyarakat, Bawaslu serta Polri diharapkan dapat mengamankan proses Pilkada yang aman dan lancar,” tandas Kapolda NTB.
Langkah ini menunjukkan dedikasi yang tinggi dari kedua institusi dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Sinergi ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya pemilu yang sehat, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik dalam menciptakan Pilkada yang damai dan demokratis.
