Rakor Sentra Gakkumdu Pilgub NTB, Irjen Umar Faroq Ingatkan Tanggung Jawab
07 September 2024 - 11:15 WITA
tribratanews.ntb.polri.go.id. – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol. Drs. R. Umar Faroq S.H., M.Hum., mengingatkan tanggung jawab Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi NTB.
“Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran,” tegas Kapolda NTB dalam sambutannya saat mengawali Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu yang bertempat di Prime park hotel, Kota Mataram Jum’at (06/09).
Rapat Koordinasi yang mengusung tema “Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat”, dihadiri ketua dan anggota Bawaslu NTB, Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, dan beberapa pejabat utama Polda NTB.
Kegiatan tersebut digelar guna menciptakan sinergi yang kuat antar-institusi terkait, dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, aman dan lancar. Kapolda NTB pun mengajak semua yang hadir dalam acara itu untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT.
“Segala yang kita miliki adalah anugerah, dan ini menjadi landasan kita untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi pilkada mendatang,” ucap Irjen Umar Faroq.
Lebih lanjut, perwira tinggi Polri bintang dua itu menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era post-truth. Dimana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran.
“Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau hoaks memengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.
Kapolda NTB juga mengingatkan akan pentingnya netralitas TNI-Polri dan ASN serta penyelenggara Pilkada serentak 2024. Begitu juga kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan masal.
“Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” pesannya.
Dalam rapat tersebut, Pucuk pimpinan tertinggi Polda NTB itu juga menekankan pentingnya kerja sama antar-unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.
“Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu juga penting dilakukan. Terutama dalam memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelanggaran pemilu dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
Di akhir acara, Jenderal Bintang Dua itu kembali mengingatkan seluruh anggota Polri, selalu berpegang pada netralitas. Ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” tandasnya.
