Kapolda NTB Buka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Tahap II Tahun 2024
09 October 2024 - 11:23 WITA
tribratanews.ntb.polri.go.id. – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol. Hadi Gunawan S.H., S.I.K., secara resmi membuka kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda NTB Tahap II Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini bertempat di Sasana Dharma Polda NTB dan dihadiri oleh Wakapolda NTB, Irwasda, serta segenap Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres/ta jajaran Polda NTB, Rabu (09/10/2024).
Dalam sambutannya, Kapolda NTB menekankan pentingnya audit kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya terkait aspek pelaksanaan dan pengendalian satuan kerja (Satker) dan satuan wilayah (Satwil) di bawah jajaran Polda NTB.
“Audit kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Satker dan Satwil menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional dan pedoman yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Polda NTB dalam mendukung kebijakan Kapolri tentang Transformasi Polri yang PRESISI,” ujar Irjen Pol. Hadi Gunawan.
Lebih lanjut, Jenderal Bintang Dua itu menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan dalam audit ini akan mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas di tingkat operasional maupun pengendalian. Diharapkan hasil dari audit ini dapat menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas.
Sementara itu, Irwasda Polda NTB, Kombes Pol. Dede Ruhiyat Djunaidi dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja ini akan dilakukan secara menyeluruh dan bertahap di semua Satker dan Satwil di lingkungan Polda NTB. Audit ini difokuskan pada aspek pelaksanaan dan pengendalian, serta memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran maupun pelaksanaan tugas.
“Kegiatan audit kinerja tahap II ini dilaksanakan dalam rangka meninjau capaian program kerja selama periode anggaran berjalan dan memantau efektivitas pengendalian internal di setiap unit kerja serta mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Harapannya mencegah pelanggaran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran,” tandasnya.
