600 Personel Brimob Polri Dikerahkan untuk Amankan Pilkada 2024 di Jabar, NTB dan Papua
21 November 2024 - 10:14 WITA
Tribratanews.ntb.polri.go.id. – Korps Brimob Polri mengerahkan 600 personel untuk memperkuat pengamanan pelaksanaan Pilkada 2024 di tiga provinsi, yakni Papua, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Informasi tersebut disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11).
Wakil Komandan Korps Brimob (Wadankorbrimob) Polri, Irjen Pol. Ramdani Hidayat, menjelaskan bahwa personel yang dikirim terdiri dari 300 personel yang diperbantukan ke Polda Papua, 200 personel ke Polda Jawa Barat, dan 100 personel ke Polda NTB.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Korps Brimob untuk menjaga stabilitas keamanan selama proses Pilkada 2024 yang menjadi momen strategis bagi masa depan bangsa,” ujar Ramdani.
Setiap personel BKO akan bekerja di bawah komando pimpinan yang telah ditunjuk. Personel di Papua akan dipimpin oleh Danmen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri, Kombes Pol. Ahmad Arif Sopiyan. Untuk Jawa Barat, dipimpin oleh Ps. Danyon C Resimen I Pasukan Pelopor, Kompol M. Rohmat, dan di NTB dipimpin oleh Wadanyon A Resimen III Pasukan Pelopor, AKP Hidayat.
Baca Juga : Kesiapan Polda NTB Jelang Pilkada Serentak, Ratusan Personel Disiagakan
Irjen Ramdani menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas selama menjalankan tugas. Ia meminta personel Brimob menjunjung tinggi kepentingan bangsa di atas segalanya serta membangun hubungan yang baik dengan aparat kepolisian wilayah, instansi terkait, dan masyarakat.
“Tugas ini memerlukan komitmen tinggi. Korps Brimob Polri harus menunjukkan bahwa kami netral dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa. Pastikan komunikasi dengan elemen masyarakat berjalan harmonis,” pesannya.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga mengingatkan pentingnya kesiapan Korps Brimob menghadapi tahapan kampanye terbuka hingga hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Kapolri menyoroti potensi meningkatnya ketegangan, terutama di wilayah rawan konflik berdasarkan pemetaan dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Baru dalam tahap debat saja potensi konflik sudah terlihat. Ketegangan bisa meningkat saat hari pencoblosan, terutama jika pihak tertentu merasa dirugikan atau jagoannya kalah,” ujar Kapolri.
Sebagai garda terdepan, Korps Brimob diinstruksikan untuk bersiap menghadapi eskalasi ancaman selama tahapan Pilkada, baik dalam bentuk pengamanan langsung maupun antisipasi terhadap situasi darurat yang mungkin terjadi.
