Kapolres Lombok Tengah Gelar FGD Pemilu Serentak 2019

Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (14/3) melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) permasalahan hukum dan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 serta upaya pemecahannya dalam rangka menjaga Kamtibmas di Lombok Tengah.

Kegiatan itu dibuka oleh Kapolres Lombok Tengah AKBP Budi Santosa, SIK, MH dan dihadiri anggota KPU, anggota Bawaslu Lombok Tengah, Kader Partai Politik (Parpol), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Hotel D Max Praya, pukul 09.00 wita.

“Kegiatan ini kita adakan untuk membahas berbagai dinamika di Lombok Tengah terkait dengan penyelenggaraan Pemilu atau tindak pidana Pemilu (Tipilu),” ujar AKBP Budi Santosa, SIK, MH kepada wartawan.

Ia juga menjelaskan, dalam kegiatan itu pihaknya menekankan kepada semua pihak untuk menyerahkan semua permasalahan yang terjadi itu pada ahlinya sesuai aturan yang berlaku. Contohnya kalau persoalan itu menjadi ranah KPU harus diserahke KPU dan kalau persoalan itu menjadi ranah aparak penegak hukum harus diserahkan kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan.

“Jagan sampai ada persoalan sedikit-dikit di Posting di Media Sosial (Medsos). Itulah tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mecegah hal tersebut,” jelasnya.

Lanjut, AKBP Budi Santosa menegaskan, bahwa pihaknya berharap jangan sampai  masyarakat tidak tahu apa yang di posting di Medsos itu ada saksi pidana. Seperti ada persoalan di posting di Medsos, namun faktanya itu tidak benar dan itu yang menjerat mereka terlibat pidana.

Selain itu juga, masih banyak para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum tahu aturan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

“ASN harus netral dan tujuan utama kegiatan ini supaya pesta Pemilu 2019 ini berjalan aman, sejuk dan damai,” tegasnya.

Sementara itu, jumlah personil yang akan diterjunkan untuk pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Lombok Tengah itu sekitar 780 personil. Sedangkan jumlah personil yang akan di tempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak dua sampai tiga anggota/TPS dibantu dua anggota linmas di masing-masing TPS.

“Untuk pengamanan di kantor KPU dan gudang logistik itu dilakukan secara Protap atau sesuai standar operasional pengamanan (SOP),” pungkasnya.

Penulis : LaleFera

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close