Polda Usut Pemotongan Dana PKH

Mataram – Satgas bansos Polda NTB menelusuri dugaan pemotongan bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH). Pemotongan terjadi di beberapa daerah diduga dilakukan perbankan, yang bertindak selaku pihak ketiga dalam proses pencairan bantuan.

Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin mengatakan, jajarannya masih menyelidikan dugaan tersebut. Tim berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait dugaan pemotongan yang dilakukan pihak bank.

Informasi yang diterima kepolisian, nominal pemotongan mencapai Rp 10 ribu. Pemotongan dilakukan dengan dalih sebagai biaya administrasi. Padahal, dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis PKH, biaya administrasi tak boleh lebih dari Rp 2.500.

”Kita selidiki sambil komunikasi dengan Dinsos,” kata Tajuddin.

Keterkaitan dengan Dinsos, jelas Tajuddin, untuk mengetahui apakah administrasi sebesar itu diperbolehkan. Jika tidak boleh, kepolisian akan menegur pihak bank. Tak menutup kemungkinan, perbankan akan dipanggil untuk diklarifikasi.

”Kalau benar, kita tegur dan panggil pihak bank. Itu bisa ditindak kalau memang tidak sesuai aturan,” terang dia.

Tajuddin menegaskan, dalam pencairan PKH telah diatur untuk tidak dilakukan pemotongan. KPM harus menerima utuh dana bantuan, yang sudah diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close