Polisi Siagakan AWC Antisipasi Anarkis Masa Saat Perhitungan Suara di Mataram

Aksi unjuk rasa

Mataram – Ratusan warga masyarakat dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (8/7/2018) pagi hingga sore hari, mencoba masuk ke dalam areal Hotel Lombok Raya, tempat berlangsungnya Rapat Pleno penetapan hasil perolehan suara pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB hasil Pilkada serentak, 27 Juni 2018 lalu.

Mereka datang memprotes rapat pleno KPUD NTB, untuk dihentikan.

Massa pendemo meminta, agar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPUD) NTB, menghentikan perhitungan persolehan suara dari masing–masing paslon, karena banyaknya teridikasi pelanggaran pilkada di NTB.

Massa berteriak di depan Hotel, banyak formulir C6 yang pemilihnya tidak terdaftar sesuai KTP, sehingga ada dugaan terjadi penggelembungan suara.

Perkembangan situasi disekitar lokasi tempat berlangsung rapat pleno, massa berusaha masuk kedalam areal hotel, namun di hadang petugas yang bersenjatakan lengkap.

Mobil Armoured Water Cannon (AWC), Armoured Personal Carrier(APC) dan Mobile Security Barrierjuga disiagakan mengantisipasi kemungkinan terjadinya huru hara. Kabag Ops Polres Mataram Kompol. Taufik, menegaskan pihaknya menurunkan seribu personil dengan dukungan BKO Shabara dan Brimob Polda NTB.

“Kami turunkan seribu personil gabungan Polres dan Polda NTB, guna mengantisipasi hal–hal yang tidak diingikan,” ucap Taufik.

Massa berjanji akan hadir kembali untuk melakukan aksi unjukrasa pada Senin besok (9/7/2018).

Terkait ancaman dari para pendemo akan melakukan aksi demo susulan dengan menurunkan massa yang lebih besar, Kompol Taufik, meminta para pendemo, agar niat itu tidak lagi para unjukrasa. Tetapi apabila aksi unjukrasa masih tetap dilakukan, maka pihak aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas.

“Siapa pun yang mencoba mengacaukan suasana pada saat rapat pleno KPU, aparat keamanan tentu akan bertindak tegas,” pungkasnya.

Selain itu, massa menilai pilkada serentak tahun ini di Nusa Tenggara Barat, dinodai adanya sikap ketidaknetralan Gubernur NTB, Doktor HM. Zainul Majdi, MA. selaku pejabat public. Mestinya menurut mereka, Gubernur harus berada pada posisi netral dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

“Karena itu, kami tekankan kepada pihak KPU, stop melakukan perhitungan, sebelum menyelesaikan semua dugaan pelanggaran tersebut,” ujar para pengunjukrasa.

Tekanan dari pengunjukrasa tersebut, membuat Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, memilih keluar dari ruang tempat berlangsungnya Rapat Pleno perhitungan suara. Sementara pihak itu, Ketua KPU NTB, Aksar Ansyori tetap melanjutkan rapat pleno proses perhitungan dan penetapan suara.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close