Kasus Lombok Marathon 2017, Ditreskrimsus Usut Penggunaan APBD

Penyelidikan event Lombok Marathon 2017 masih berlanjut. Sejumlah pihak di KONI NTB dan Dinas Pariwisata (Dispar) NTB dipanggil.  Mereka diklarifikasi soal penggunaan APBD dalam event bertaraf internasional itu.

Sejumlah pihak yang dipanggil selain Ketua KONI NTB, H.Andy Hadianto, juga sejumlah pihak dari Dinas Pariwisata NTB. Mereka diminta penjelasan terkait alokasi anggaran selama pelaksanaan event yang berlangsung Februari 2018 lalu dan sempat kacau.

‘’Keterangan-keterangan mereka kan sudah kita minta, sekarang verifikasi. Kita fokus pada (indikasi) Tipikornya. Apakah ada uang negara yang dipakai? Adakah kerugian negara atau bagaimana? Itu yang kita cek,’’ kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin, SH.,MH di ruang kerjanya, Selasa, 3 April 2018.

Para saksi dari KONI maupun Dispar diminta menunjukkan dokumen-dokumen pendukung kegiatan.  Dokumen pendukung seperti nota kesepakatan KONI, Dispar dengan pihak swasta juga diminta diserahkan.

Selain dari unsur pemerintah, dipanggil juga Event Organizer (EO) penyelenggara, PT. Dunia Lari sebagai pihak yang membuka pendaftaran jalur online. Selain itu, diklarifikasi ke KONI soal pendaftaran jalur manual.

‘’Mereka sudah diperiksa, klarifikasi, minta juga bukti pendukung kegiatan , berapa lewat online berapa lewat manual,’’ terangnya. Rangkaian klarifikasi itu untuk menemukan titik terang penggunaan anggaran negara atau anggaran daerah.

‘’Kita mau cek, apakah ini uang yang diambil dari APBD atau APBN,’’ tanyanya. Bagaimana penjelasan KONI terkait dengan APBD belum dicairkan? Keterangan itu menurutnya, tidak bisa jadi kesimpulan, karena akan ditentukan bukti dan saksi.

‘’Kita masih klarifikasi dan verifikasi. Kita mau buktikan uang yang  digunakan selain dari pendaftaran,’’ jelas mantan perwira di Bareskrim Mabes Polri ini. Penyelidikan sejauh ini masih berjalan. Belum ada kesimpulan apapun, apakah kasus ini dilanjutkan atau dihentikan.

Beberapa tahapan yang harus dilalui, guna memastikan arah penyelidikan, termasuk proses audit. “Nanti kan perlu audit dulu, kalau memang perlu kepastian lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua KONI NTB, H Andy Hadianto diklarifikasi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Andy mendatangi Polda NTB, Senin, 19 Februari 2018 lalu didampingi Bidang Hukum KONI NTB, Hadi Muchlis. Dia dimintai keterangan sebagai salah satu bagian dari penyelenggara event internasional tersebut.

Mengenai jumlah anggaran pelaksanaan Lombok Marathon 2017, dia mengaku akan mempertanggung jawabkannya ke Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi. “Nanti lah, nanti kita laporkan ke gubernur,” terangnya.

Sementara mengenai asal anggaran untuk membiayai kegiatan, Andy mengaku tidak ada menggunakan uang negara. “Tidak ada menggunakan dana pemerintah, tidak ada juga dari KONI. ‘’

Untuk sumber anggaran, Andy menjelaskan dana dihimpun dari sponsor kegiatan. “Uangnya dari sponsor,” tandasnya.

Pengusutan Lombok Marathon 2017 oleh Polda NTB berawal dari kekacauan pada saat pelaksaan event tersebut pada Minggu 28 Januari lalu. Dalam event yang diikuti oleh sekitar 5.000 peserta terjadi protes.

Para peserta sebagian di antaranya tidak mendapatkan medali dan kaos finisher saat menginjak garis finish. Perlombaan lari yang ke dua kalinya dihelat di NTB itu dipromotori dunialari.com.

Lomba dibagi dalam empat kelas yakni full marathon 42K , 21K, 10K, dan 5K. Peserta mendaftar secara online dan membayar pendaftaran, masing-masing Rp 150 ribu untuk kelas 5K, Rp 200 ribu untuk kelas 10 K, Rp 400 ribu untuk kelas 21 K, dan Rp 650 ribu untuk full marathon.

Selain pelari nasional, event itu juga diikuti pelari dari 15 negara, antara lain Malaysia, Kenya, Puerto Riko, Singapura, Ukraina, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Kanada, Denmark, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Jepang.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close