Kantor Desa Sokong Lombok Utara Disegel Warga, Ini Alasannya…

segel kantor desa

KLU – Puluhan warga Desa Sokong (pro Marianto) Kecamatan Tanjung Lombok Utara menyegel Kantor Desa Sokong, Selasa (27/3). Terlepas dari sengkarut proses hukum kades terpilih Marianto, pelayanan yang buruk dan sikap Plt. Kades Sokong dianggap menjadi biang keladi. Demikian diungkapkan koordinator aksi Samsuri ditemui wartawan pasca penyegelan.

“Aturan di Desa Sokong juga semerawut, kemarin dua kadus di SK-kan padahal jabatan kronisasi harus dipansel. Tapi di Dusun Tanaq Sangar dan Dusun Krencong diberi SK tidak melalui pansel,” ungkapnya.

Pantauan kicknews, sekitar pukul 09.00 Wita warga berbondong-bondong datang ke kantor desa. Sontak aktivitas kantor pun terhenti. Warga yang terlanjur kecewa kemudian menutup kantor hingga gerbang dan mencoret-coret bangunan gedung dengan menggunakan cat “filog”.

“Itu yang menjadi kekecewaan warga, selain itu juga komentar Kabag Hukum yang mengatakan kalau Marianto menang di PTUN dia akan pasang badan. Nah itu yang memancing emosi masyarakat,” tegas Samsuri.

“Kita sudah menang dengan perbup yang ada, jalankan itu. Kita merengek-rengek ke mereka, lantik Marianto ini, dia sudah menang, apa yang salah? Mereka tidak laksanakan perbup, mereka yang buat perbup, tapi mereka yang langgar. Coba lantik Marianto, tidak akan ada masalah seperti ini,” imbuhnya.

Aksi penyegelan ini kemudian berhasil dicairkan aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Lombok Utara yang datag ke lokasi. Setelah berdiskusi cukup a lot, akhirnya didapatkan kesepakatan jika perwakilan massa pro Marianto mau membuka segel kantor desa setelah ada hasil pertemuan dengan Pemkab besok pagi.

“Besok kita akan minta kejelasan bagaimana kasusnya ini. Kalau ada hasil, besok kita akan buka segelnya,” ketusnya. Terpisah, Kabag Ops Polres Lombok Utara Kompol Sutriyanto mengatakan pihaknya hanya memediasi warga yang amarahnya sempat tersulut untuk dicarikan solusi. Terlepas dari kasus hukum yang melilit Marianto, pihaknya enggan berkomentar banyak.

“Besok ada pertemuan, kita kembalikan hasilnya lagi ke pemda seperti apa. Kami intinya di sini menjebatani masyarakat, mengayomi agar tidak melakukan tindakan anarkis,” terangnya. Belum lama ini Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi mengatakan, jika pemkab tengah berupaya guna mengajukan banding ke PTUN.

Pasalnya, dalam putusan PTUN sebelumnya Marianto dinyatakan menang melawan Pemkab Lombok Utara. Raden Eka mengaku, umpamanya dalam banding nanti pemkab tetap dinyatakan kalah, pihaknya akan mengajukan kasasi. “Tanggal 23 Maret pemkab secara resmi sudah mengajukan banding. Misalkan nanti kalah di banding, pemkab akan mengajukan kasasi,” ujarnya, Senin (26/3).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close