Kapolda NTB Keluarkan Edaran untuk Anggota Polri Pada Pilkada Serentak 2018

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si

Mataram – Setiap anggota Polri dituntut untuk tetap profesional dalam tugasnya dan netral tidak memihak pada kandidat calon kepala daerah, juga tidak melibatkan diri dalam apapun kegiatan politik praktis. Hal tersebut disampaikan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si, usai apel bersama TNI-Polri di Lapangan Ex Bandara Selaparang, Mataram, dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Mataram, Jumat (2/2).

Untuk itu, Kapolda NTB Brigjen Pol Firli M.Si telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor: SE/2/I/2018 kepada seluruh anggota Polri di jajaran Polda NTB untuk dipedomani.

Surat edaran tersebut berisi 13 larangan untuk dilakukan anggota Polri pada Pilkada ini.

Berikut isi larangannya:

Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah/Caleg;

  1. Dilarang menerima/ meminta/ mendistribusikan jani, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak Parpol, Paslon, dan Tim Sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada;
  2. Dilarang menggunakan/ memasang/ menyuruh orang lain untuk memasang atribut – atribut yang bertuliskan/ bergambar Parpol, Caleg dan Paslon;
  3. Dilarang menggunakan, memakai atribut Partai Politik atau pasangan calon peserta Pemilukada;
  4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas;
  5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebar luaskan gambar/foto bakal pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial;
  6.  Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah/ Caleg;
  7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala/Wakil Kepala Daerah/Caleg/ Tim Sukses;
  8. Dilarang menjadi pengurus/anggota Tim Sukses Paslon/Caleg didalam Pemilu/Pemilukada;
  9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan Politik Parpol maupun Paslon/Caleg didalam kegiatan Pemilu/Pemilukada;
  10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan Parpol, Caleg, Paslon Pilkada, Tim Sukses dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye;
  11. Dilarang melakukan kampanye hitam/black campaign terhadap Paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi Golput;
  12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/Pemilukada;

Ke 13 larangan ini dikeluarkan Kapolda NTB untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Polda NTB.

“Edaran ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas dan netralitas pada Pilkada Serentak 2018 tahun ini,” kata Kapolda NTB.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close