Kapolri: Pilkada, Polarisasi Masyarakat Yang Dilegalkan

Tim Asistensi Mabes Polri ke Polda NTB Terkait Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Ruang Rapat Utama Polda NTB

Mataram – Bahwa Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) pada dasarnya merupakan polarisasi masyarakat yang dilegalkan, masyarakat akan terpisah-pisah karena adanya perbedaaan kepentingan dalam memilih pemimpin di daerahnya, inilah bagian dari demokrasi, demikian amanat Kapolri Jenderal Polisi Prof. Mohammad Tito Karnavian, Ph. D, yang dibacakan oleh Brigjend Pol. Drs. Pujiono Durrahman, M.H, sebagai ketua tim dalam Kunjungan Asistensi Mabes Polri ke Polda NTB, Senin,(29/1) di Mapolda NTB.

Kapolri mengatakan, Pilkada pada tahun 2018 akan melibatkan seluruh Polda jajaran untuk menggelar Operasi Mantap Praja 2018, kecuali Polda DIY dan Polda Papua Barat, Pilkada serentak akan berlangsung di 171 daerah yang meliputi 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

Dihadapan para Pejabat Utama dan para Kapolres jajaran Polda NTB, amanat Kapolri ini menekankan, terkait kesiapan Polri dalam menghadapi gelaran Pilkada serentak, serta menyamakan persepsi tentang upaya Polri dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan yang ada, sehingga diharapkan keseluruhan penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis.

“Guna memastikan berbagai upaya tersebut ada Surat Perintah pembentukan tim Pamatwil (Perwira Pemngamat Wilayah), asistensi, dan supervisi” ungkapnya.

Ketua Tim Asistensi Mabes Polri Yang Ke Polda NTB  Brigjend Pol. Drs. Pujiono Durrahman, M.H.

Menurut mantan Kepala Biro Operasi Polda NTB, bahwa tim akan melakukan peninjauan secara langsung ke seluruh Polda dan jajaran Polres yang melaksanakan pengamanan Pilkada, dengan tugas pokoknya.

“Memberikan petunjuk dan arahan dalam melakukan mapping potensi konflik sosial selama pelaksanaan Pilkada, memberikan arahan kepada wilayah dalam mengantisipasi pemanfaatan politik identitas berlatar SARA yang berkembang di masyarakat, melakukan pengecekan terhadap tindak lanjut jukrah pimpinan dalam rangka pengamanan Pilkada serta melakukan monitoring dan asistensi terhadap perkembangan situasi gangguan kamtibmas yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2018” lanjutnya.

Kapolri berharap agar, keberadaan tim asistensi akan semakin memperkuat langkah dan upaya Polda dalam mengawal dan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat selama proses pemilihan Kepala Daerah ini berlangsung.

Sembari memohon Ridho Tuhan, melanjutkan amanat, “semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita, dalam melanjutkan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara” tutupnya. (*jo)