Lombok Utara – Ratusan warga desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Senin (6/11/2017 mendatangi kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara menuntut kepastian calon Kepala Desa terpilih Marianto, S.H. segera dilantik. Sebab seharusnya Marianto, S.H. yang berhasil memperoleh suara tertinggi dibanding empat calon kades lainnya. Namun hingga kemarin, belum ada kepastian tentang pelantikan tersebut.
Warga pun mendesak panitia pilkades segera menindaklanjuti dan menyampaikan persoalan itu kepada Pemkab Lombok Utara dan Bupati. Adapun tuntutan dari pengunjuk rasa yaitu agar Pemda Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini panitia Pilkades Kabupaten Lombok Utara segera menetapkan Kades terpilih desa sokong saudara Marianto, S.H. karena sudah melewati batas waktu pleno.
‘’ Syarat administrasi lolos, ujian juga lolos dalam pilkades. Marianto, S.H. bahkan sudah menang tapi mengapa sampai saat ini belum ada kepastian pelantikan, ‘’ Tanya seorang pengunjuk rasa.
Wargapun mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran jika tidak segera ada kepastian tentang pelantikan tersebut.
Setelah berauidiensi dengan 10 orang perwakilan dari pengunjuk rasa yang dipimpin oleh sdr Syamsuri diterima oleh Pemda kabupaten Lombok Utara yang diwakili oleh asisten 1 Bupati Lombok Utara Ir H. nanang Matalata, Kabag pemerintahan, Kabag hukum, kasat pol PP, staf ahli bidang hukum , kepala Kesbangpol yang didampingi oleh Kapolres Lombok Utara dan kasat intelkam.
‘’ Giat dialog antara perwakilan dari pengunjuk rasa dan perwakilan dari Pemda Lombok Utara diawali dengan sambutan dari asisten 1 yang dilanjutkan dengan penyampaian dari korlap aksi sdr Syamsuri yang intinya menyampaikan bahwa meminta penetapan kades terpilih desa sokong sdr Marianto, S.H. yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkades desa sokong tahun 2017.
Adapun tanggapan dari Kabag pemerintahan Pemda Lombok Utara sdr Tresnahadi yang intinya menyampaikan bahwa penetapan belum dilaksanakan karena sampai saat ini Kabag pemerintahan belum menerima laporan dari BPD desa sokong.
Tanggapan dari Kabag hukum Kabupaten Lombok Utara Raden Eka asmarahadi, S.H., yang intinya menyampaikan bahwa peran panitia Pilkades kabupaten dalam perbup yaitu menyelesaikan sengketa. Sedangkan penetapan kades terpilih menjadi kewenangan BPD. Panitia akan turun tangan kalau ada permintaan dari masyarakat atau BPD.
Kemudian Korlap aksi sdr Syamsuri memberikan tanggapan yang intinya bahwa BPD desa sokong sudah melakukan pleno namun belum ada penetapan dan mempertanyakan bahwa apakah Pemda Kabupaten Lombok Utara sudah menerima surat hasil pleno dari BPD desa Sokong.
Terkait hal tersebut Kabag hukum Pemda Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa masih menunggu disposisi dari Bupati terkait hasil pleno dari BPD desa Sokong.
Kemudian Korlap aksi sdr Syamsuri meminta untuk menemui Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk memperoleh kepastian terkait masalah tersebut. Adapun hasil pertemuan sdr Syamsuri dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara yaitu Bupati Kabupaten Lombok Utara meminta waktu paling lama 2 Minggu untuk membahas permasalahan tersebut.
Setelah itu korlap aksi memberikan penjelasan kepada massa aksi dan massa aksi membubarkan diri dengan Tertib.’’(bd)
Rangkaian giat aksi unjuk rasa tersebut berakhir pada pukul 11.30 WITA berjalan aman, tertib dan terkendali dengan pengaman dari personil Polres Lombok Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai, S.H.’’(bd)
