Bhabinkamtibmas akan Dilatih Sebagai ‘Inspektur’ Penjaga Dana Desa

Wakapolda NTB Kombes Pol. Drs. Tajuddin, M.H., memimpin rapat koordinasi

Mataram – Menindaklanjuti nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa yang telah disepakati oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dipimpin Wakapolda NTB Kombes Pol. Tajuddin dalam rapat koordinasi penyusunan draft perjanjian kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi terkait, menuturkan bahwa pihaknya akan membuat turunan berupa produk perjanjian kerja sama secara teknis, dalam hal ini Bhabinkamtibmas ditunjuk sebagai ‘inspektur’ penjaga dana desa.

“Apabila di tingkat pusat sudah dibuat MoU, maka di daerah tinggal menindaklanjuti dengan membuat turunannya, apabila pihak Pemerintah Provinsi NTB menunjuk kepada dinas yg membidangi secara teknis, maka Polda NTB akan menunjuk pejabat yang selevel,” ujar Wakapolda membuka diskusi, Jumat (3/11).

“Pejabat Direktorat yang dikedepankan dalam hal ini adalah Direktorat Binmas, karena merujuk langsung pada pengemban fungsi kepolisian dalam lingkup Desa yakni para Bhabinkamtibmas,” imbuhnya.

Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda NTB Kombes Pol. Dewa Putu Maningkajaya menambahkan, penggunaan dana desa mekanismenya adalah swakelola, sehingga untuk memudahkan penjagaan, hendaknya harus dilakukan pengawasan langsung sejak awal menerima dana.

“Maka jika ditanya pengemban fungsi dari pihak kepolisian yang paling pas untuk ditugaskan, ya para Bhabinkamtibmas, karena Desa adalah Kantor mereka,” tuturnya.

Setelah membahas berbagai masukan untuk kemudian dipertimbangkan, pihak Inpsektorat Povinsi NTB menyatakan akan memberikan pembinaan kemampuan kepada para Bhabinkamtibmas selama dua hari, yang diagendakan pada tanggal 7-8 Nopember mendatang dengan memfasilitiasi sebanyak 250 Bhabinkamtibmas bertempat di Aula Pemerintah Provinsi NTB.

Wakapolda berharap, setelah perjanjian kerjasama tersebut dimatangkan, dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama yang sinergis antar pihak yang bertanggung jawab.

“Pembinaan ini kita harapkan untuk menambah kualitas penguatan pengawasan aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa,” pungkasnya. (azi/gin)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close