Undang-Undang Ormas Disahkan, Begini Sikap Polri

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB, Kombes. Pol. Anom Wibowo, S.IK.,M.SI, saat memberikan arahan.

Mataram – Disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB, Kombes. Pol. Anom Wibowo, S.IK.,M.SI. terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undangan (PERPPU)  Nomor 2 Tahun 2016 yang dinyatakan menjadi Undang-Undang tentang  Organisasi Masyarakat (Ormas), Polri sudah tidak ragu lagi dalam menindak organisasi kemasyarakatan yang tidak berdasarkan pada nilai Pancasila.

Kepada seluruh anggota Rabu(25/10), Dia mengatakan, tentang perkembangan informasi belakangan ini, Ormas yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak bisa lagi berkembang di Indonesia dan harus dibubarkan.

“Dengan perubahan Perppu menjadi Undang-Undang tentu akan lebih menguatkan posisi Polri dan penegak hukum lainnya untuk menyaring dan menseleksi organisasi masyarakat yang tidak berdasarkan pada Pancasila sebagai Dasar Negara untuk berkembang di Indonesia” terangnya.

Garuda Pancasila: Dasar Negara

Menurut penjelasaanya,  bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan utamanya adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

“Peningkatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, juga merupakan hasil karya Pemerintah bersama rakyat melalui Perwakilannya di DPR RI yang kedudukannya sebagai aturan main bagi rakyat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan  Negara” ungkapnya.

Dia mengatakan, Undang-Undang sebagai prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak rakyat serta hubungan di antara keduanya, sebagai produk legal, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara, sehingga kedepan Polri dan aparat penegak hukum dapat lebih kuat dalam kajian, penindakan maupun proses apabila ada ormas yang bertentangan dengan nilai pancasila melakukan aktfitasnya. (*jo)

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close