Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Sah Jadi UU, Kini Polri Bisa Lebih Kuat Tegakkan Hukum

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Anom Wibowo saat memberikan arahan

Mataram – Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) kini telah disahkan menjadi Undang-Undang. Ini artinya, segala bentuk kegiatan ormas yang tidak berkedaulatan Pancasila dapat dibubarkan dengan landasan hukum yang lebih kuat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB Kombes Pol. Anom Wibowo mengkonfirmasi terkait kabar tersebut, Rabu (25/10).

Dirinya menyatakan, menyambut keputusan yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI, Polri kini memiliki langkah yang lebih mantap dalam melakukan upaya penegakan hukum.

“Dengan pengesahan ini tentu akan lebih kuat lagi posisinya dalam menyaring ormas-ormas yang tidak berlandaskan pancasila, sehingga pergerakan mereka tidak dapat berkembang di Indonesia,” ujar Anom.

“Tentu ini suatu karya dari perwakilan rakyat yang terakomodasi di dalam lembaga DPR RI, jadi kita tidak perlu ragu, ini memang rakyat yang minta, demi keutuhan NKRI,” imbuhnya.

Diimbau Dir Reskrimsus, kedepan, baik Polri maupun aparat penegak hukum lainnya agar lebih memantapkan sinergitas dalam melakukan penegakan hukum terhadap ormas yang tidak mengakui Pancasila.

“Polri beserta aparat penegak hukum lainnya bisa lebih kuat lagi dalam melakukan kajian, penindakan maupun proses apabila ada ormas-ormas yang tidak berlandaskan pancasila ini melakukan aktifitasnya,” ujar Anom.

“Menjaga pancasila itu harga mati, bangsa nusantara kita ini bisa utuh dan bersatu karena pancasila, begitu ada ormas yang gerak-geriknya ingin meruntuhkan pancasila, maka bagi kita hukumnya wajib untuk menindak, UU nya juga sudah ada,” pungkasnya. (azi/gin)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close