Cegah Korupsi, Pejabat Utama Polda NTB Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Wakapolda NTB Kombes Pol. Drs. Tajuddin, M.H., saat memimpin acara

Mataram – Berperan sebagai perangkat pemerintah dalam bidang penegakkan hukum, Polri wajib menjaga kredibilitas sebagai institusi yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Wakapolda NTB Kombes Pol. Tajuddin saat memimpin kegiatan sosialisasi dan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Selasa (24/10) menuturkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya praktik KKN dalam tubuh Polri.

“Untuk kita ketahui bersama, pembuatan LHKPN adalah bagian dari wewenang yang dimiliki KPK, tujuannya untuk melaksanakan langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi serta perbuatan tercela lainnya, dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN,” ujar Wakapolda di hadapan seluruh peserta.

Wakapolda jelaskan, yang wajib dilaporkan oleh para pemangku jabatan adalah harta kekayaan pada saat sebelum, sedang dan setelah memangku jabatan.

“Kalau memang sudah benar, ya nanti diisi, cara memperoleh harta kekayaan dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak ada penyimpangan.” Tuturnya.

Dikatakan Wakapolda, kegiatan yang ia laksanakan bersama staf Itwasda Polda NTB tersebut juga untuk menindak lanjuti upaya Kapolri dalam rangka menjalankan instruksi Presiden, mewujudkan Polri yang terpercaya dan bebas dari KKN.

“Yang akan disosialisasikan, Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Polri, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah oleh anggota Polri,” terang Wakapolda di Rupatama Polda NTB.

“Intinya, semuanya dikeluarkan untuk mencegah adanya budaya korupsi di Institusi kita ini,” pungkasnya. (azi/gin)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close