Rakernis Ditreskrimsus Polda NTB Bahas Penegakan Hukum Peraturan Ormas dan Gizjeling

sambutan Wakapolda NTB Kombes Pol. Imam Margono

Mataram – Dalam rapat kerja teknis (rakernis) yang diadakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, beberapa hal peraturan dibahas, mulai dari kegiatan sosialisasi Peraturan Gizjeling hingga sosialisasi Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Diungkapkan Wakapolda NTB Kombes Pol. Drs. Imam Margono, berkaitan dengan pembubaran organisasi masyarakat yang tidak sesuai pancasila dan UUD 1945 sesuai Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menurut sebagian kalangan pembentukan perpu ini merupakan kesewenang-wenangan negara, sehingga perlu adanya sosialisasi agar masyarakat paham pentingnya dibentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

“Tentang organisasi kemasyarakatan wajib kita ketahui, selain adanya perubahan pada pasal, ditambah pula ketentuan pidana,” ungkap Wakapolda membuka rakernis di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (24/8).

Dalam aturannya, Wakapolda menegaskan, Polri diberikan kewenangan hukum dalam melakukan tindakan penyidikan terkait penyimpangan orgasnisasi masyarakat itu.

“Wajib tau, karena pada undang-undang sebelumnya hanya sebatas sanksi adminstratif,” tambahnya.

Terkait peraturan Gizjeling atau tindakan pengekangan sementara waktu bagi penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, Wakapolda menjelaskan, Gizjeling itu diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000.

“Mengenai tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa diatur dengan peraturan pemerintah nomor 137 tahun 2000,” jelasnya.

Menurutnya peraturan Gizjeling ini menjadi peringatan bagi para penunggak pajak yang menolak melunasi utang pajaknya, namun penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas atau jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi.

“Itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan,” sambungnya.

Wakapolda NTB berharap dalam rakernis ini pihak narasumber dari Kanwil Kemenkumham NTB dan Kakanwil Ditjen Pajak NTB bersama Polda NTB dapat memahami serta mendukung pelaksanaaan tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna terpeliharanya kamtibmas di Provinsi NTB.

“Dalam pertemuan ini harapannya bisa tetap berkoordinasi sehingga penegakan hukum bisa lebih profesional dan berkeadilan,” tandasnya. (yos)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close