PEJABAT POLRI WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Wakapolda NTB, Drs Imam Margono, saat memberikan sambutan pada apel pagi Senin (7/8)

Mataram – Setiap  pejabat penyelenggara negara di negeri ini, termasuk di lingkungan Polri berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum, pada saat dan setelah memangku jabatan. Hal ini disampaikan Wakapolda NTB Drs. Imam Margono dalam sambutan Apel pagi Senin, (7/8) di Lapangan Gajah Mada Polda NTB.

Orang nomor dua di Polda NTB itu menyampaikan, bahwa dengan adanya regulasi dalam Perkap Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyampaian (LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Polri dapat mewujudkan aparatur penyelenggara negara yang memiliki integritas, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Wakapolda NTB, Drs Imam Margono, saat memberikan sambutan pada apel pagi Senin (7/8)

“Intinya bahwa pejabat tertentu pada lingkungan wajib melaporkan HKPN dan harus  dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkatan Eselonnya diantaranya eselon II, III dan VI” ungkapnya.

 

Dia menambahkan “bahwa setiap pejabat penyelenggara negara, termasuk di lingkungan Polda NTB berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum, pada saat dan setelah memangku jabatan”.

Wakapolda NTB menjelaskan “saat ini Pimpinan Polri telah mengeluarkan Perkap: No: 8/2017 sebagai suatu kewajiban Pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan LKHPN dan merupakan regulasi yang harus ditepati dan ditaati, karena terncantum rincian, penjelasannya berikut sanksinya”

“Bahwa penyampaian laporan  harta kekayaan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang  mengikat secara jujur, benar dan lengkap, ini semua agar menjadi atensi dan dilakukan dengan tertib, bila tidak dilaporkan maka akan ada konsekwensi yang mengikutinya” ungkapnya.

Dengan terbitnya Perkap ini Wakapolda NTB menambahkan bahwa sasaran utama adalah pejabat yang tercantum dalam perkap tersebut, dan sebagai koordinator ditingkat Polda adalah Irwasda Polda serta sebagai administrator adalah SDM Polda.

“agar setiap anggota memahami, menguasai dan mempedomani serta melaksanakannya dengan baik demi tercapainya tugas Polri ke depan” tutupnya.

(mr.jo)

Related Articles

1 thought on “PEJABAT POLRI WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close