Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Kabid Humas Polda NTB : Itu Untuk Semua Organisasi

kabid humas polda ntb akbp dra tri budi pangastuti mm

Mataram – Terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan pancasila yang telah diterbitkan pemerintah, Kabid Humas Polda NTB AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, M.M menyampaikan, peraturan tersebut tidak hanya diberlakukan kepada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namun untuk seluruh organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

“Kalau kita pelajari betul-betul, peraturan itu berlaku untuk semuanya, semua organiasasi masayarakat, terutama apabila menyimpang dari pancasila, bukan anggapan tentang memberhentikan beberapa ormas tertentu,” papar Kabid Humas kepada media, Jumat (4/8) di ruang kerjanya.

Dalam proses penerapan peraturan itu, Kabid Humas juga menuturkan, beberapa tahap telah dilakukan, dari sosialisasi ke internal juga eksternal, termasuk menyangkut ke beberapa kelompok masyarakat di masing-masing kabupaten di NTB, sehingga dapat dipedomani dan bisa dilaksanakan.

“Untuk Polda dan Polres jajaran kita sudah lebih dahulu lakukan sosialisasi, baik internal maupun eksternal, begitu juga polres, sudah melakukan hal yang sama, malah polres sudah dahulu lakukan kepada kelompok masyarakat,” tuturnya.

Diterangkan juga, dalam proses penegakan hukum yang bermuara di kepolisian, Polda NTB telah berkoordinasi melalui video konfren dengan Mabes Polri untuk mendapatkan pemahaman tentang penerapan peraturan tersebut.

“Dalam vicon itu diharapkan personil yang di wilayah, mendapatkan pemahaman yang betul-betul jelas sehingga kita anggota polri mampu memberikan pemahamanan dan menjelaskan kepada masyarakat apa itu Perppu Nomor: 2 Tahun 2017,” tandasnya. (yos)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close