Kabidkum Polda NTB Sebut Empat Alasan Perppu Nomor: 2 Tahun 2017 Segera Diterbitkan

ILUSTRASI ORMAS

Mataram – Disebutkan Kabidkum Polda NTB AKBP Deky Subagio, SH, ada empat hal alasan mengapa pemerintah dengan segera harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Pertimbangannya bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatannya, itu yang pertama jadi sesuai pembukaan undang-undang melindungi tumpah darah, melindungi kedaulatan NKRI,” ungkapnya saat apel pagi di lapangan Gajah Mada Polda NTB, Kamis (27/7).

“Yang kedua, undang-undang yang ada UU No 17 tahun 2013,  tidak konfrehensif lagi untuk mengatur masalah  keormasaan yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, yang ketiga, pertimbangannya lagi adalah, bahwa bila kita lihat secara fakta dimana ada organisasi masyarakat yang kegiatannya tidak selaras, tidak sejalan dengan azas kemasyarakatan dan pancasila itu sendiri,” sambungnya.

Kemudian yang keempat menrutnya karena undang-undang yang lama nomor 17 tahun 2013 tidak menerapkan asa hukum administrsasi, dimana pejabat yang bewenang yang menerbitkan surat keterangan maupun keputusan maka pejabat itupula yang berwenang mencabutnya.

“Jadi di undang-undang yang lama tidak mengatur, kalau perppu yang baru ini penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, itulah latar belakang terbitnya perppu Nomor: 2 Tahun 2017,” tandasnya. (yos)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close