Kapolri: Berbagai Modus Mafia Tanah Akan Diberantas

20 Maret, 2017
212 Views

Kapolda NTB dan Kakanwil BPN Prov. NTB saat Video Conference dengan Kapolri dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Jumat,17/3)

Mataram – Polri bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk dan komitmen kerjasama menjamin kepastian dan legalisasi aset milik negara.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dalam penandatanganan nota kesepahaman (Jumat,17/3) melalui video conference dari Mabes Polri mengatakan “sampai saat ini, persoalan bidang pertanahan masih menjadi salah satu bidang yang dapat memicu terjadi konflik sosial utamanya di bidang agraria”

Penekanan Presiden RI tentang pentingnya pelaksanaan reformasi agraria, dengan mendorong proses legalisasi sertifikasi aset sebagai bentuk penataan sektor pertanahan diantaranya: penanganan kasus agraria dan tata ruang; penanganan tindak pidana bidang pertanahan; pencegahan/pemberantasan pungli; pemberantasan praktik mafia tanah dan percepatan proses sertifikasi aset tanah milik Polri. Demikian disampaikan Kapolri pada sambutannya.

Kapolri menegaskan “praktik mafia tanah di masa kini telah menggunakan bentuk dan modus yang beragam, termasuk permasalahan sertifikat atau dokumen tanah palsu yang dilakukan oleh okum tertentu. Polri akan tindak tegas mengungkap dokumen palsu dan jaringan praktik mafia pertanahan ini hingga ke akar-akarnya” Sambungnya “terkait modus sertifikat hilang, penekanan kepada para  penyidik bahwa surat keterangan hilang sertifikat harus dilengkapi dengan BAP pelapor, sebagai pertanggung jawaban hukum terhadap segala keterangan yang dituangkan di dalam BAP”. hal ini ditegaskannya sebagai salah satu bentuk pencegahan mafia.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D. mengapresiasi kinerja Polri terkait Saber Pungli yang telah dilakukan dan juga menyampaikan pesan terkait upaya pemberantasan pungli adalah perhatian serius Presiden RI. “tindak tegas terhadap mafia dan segala bentuk pungli, termasuk dalam pengurusan pertanahan” Ungkapnya.

Usai Video Conference, Kapolda NTB memberikan arahan di Rupatama Mapolda NTB

Usai Video Conference Kapolda NTB Drs. Firli, M.Si. menambahkan dengan penekanan terkait persoalan tanah di wilayah NTB khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika-Lombok agar diselesaikan dengan baik, beberapa mekanisme telah berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur NTB).

“beberapa persoalan akan dipetakan terutama pada pada 8 titik, agar lakukan penelitian terhada pihak terkait, lakukan cek lapangan, teliti dokumen, verifikasi dan laporan rekomendasinya dan pastikan clear to cleartegasnya. (mr.jo*)

You may be interested

Cegah Keributan Dan Kemacetan, Direktorat Sabhara Polda NTB Turunkan Unit Patroli Amankan Giat Masyarakat Nyongkolan
Umum
shares1 views
Umum
shares1 views

Cegah Keributan Dan Kemacetan, Direktorat Sabhara Polda NTB Turunkan Unit Patroli Amankan Giat Masyarakat Nyongkolan

DIT SABHARA - Okt 21, 2017

Mataram –  tradisi adat sasak  Nyongkolan merupakan sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam prosesi perkawinan pada suku sasak di Lombok Nusa…

Cipta Kondisi Di Kabupaten Dompu, Tim Gabungan Sita Ribuan Liter Minuman Keras
Binkam
shares4 views
Binkam
shares4 views

Cipta Kondisi Di Kabupaten Dompu, Tim Gabungan Sita Ribuan Liter Minuman Keras

Polres Dompu - Okt 21, 2017

[caption id="attachment_41604" align="alignnone" width="300"] Proses penertiban minuman keras di kabupaten dompu[/caption] Dompu - Sebanyak kurang lebih 2.100 (dua ribu seratus)…

Dalmas Polda NTB Amankan Kegiatan Rutin Masyarakat di Hari Libur
Binkam
shares11 views
Binkam
shares11 views

Dalmas Polda NTB Amankan Kegiatan Rutin Masyarakat di Hari Libur

DIT SABHARA - Okt 21, 2017

Mataram - Lombok merupakan salah satu pulau dengan penduduk Muslim terbanyak nomor 3 di Indonesia dan memiliki satu bahkan lebih…

Leave a Comment

Your email address will not be published.