Kapolda NTB Tegaskan Lagi, Masuk Polri Tidak Dipungut Biaya

Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si. dan Ka SPN Polda NTB AKBP Kurnianto Purwoko, SH.

Mataram – Ada statment yang berkembang di masyarakat, bilamana ingin mendaftar untuk menjadi anggota Polri harus menyiapkan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit agar bisa lulus. Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si. menepis pernyataan yang kerap bergulir dimasyarakat itu.

Selasa (7/3) usai memberikan penghargaan bagi tiga orang bintara remaja yang berprestasi selama pendidikan di SPN Polda NTB di Belanting, Lombok Timur, Kapolda NTB juga memberikan sosialisasi tentang penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2017 yang rencananya akan dibuka pendaftaran tanggal 14 Maret 2017 mendatang.

Menurutnya saat itu adalah momen yang tepat untuk mensosialisasikan penerimaan Polri, mengingat yang hadir saat itu adalah Sekda Kabupaten Lotim, H Rohman Farly, Pejabat Utama Polda NTB dan orang tua siswa lulusan Diktuk Bintara serta masyarakat sekitar yang menyaksikan upacara pelantikan Bintara Polri.

“Sekarang kuncinya harus mempersiapkan diri, kelulusan hanya berada ditangan calon sendiri,” ujar Kapolda NTB.

Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si. mengingatkan, jangan ada calon pendaftar ataupun orang tua calon, percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan memberikan imbalan baik berupa barang maupun uang.

“Jangan mau ditipu, dijanji – janjikan oleh orang – orang tertentu yang hanya untuk mengambil keuntungan,” ungkapnya.

Jenderal bintang satu itu menegaskan, bahwa masuk Polri tidak dipungut biaya, bila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang, agar segera dilaporkan.

“Jadi saya pastikan, tidak ada biaya untuk masuk polisi, kalau ada yang meminta atau menjanjikan akan lulus dengan imbalan uang, laporkan kepada saya,” tandas Kapolda NTB.

Dirinya menilai, pihak yang memberi ataupun yang menerima uang dalam perekrutan anggota polisi, alih – alih untuk mendapatkan kelulusan, keduanya dapat dikenakan pidana.

“Itu masuk pelanggaran tindak pidana, yaitu undang – undang nomor 31 tahun 1999 dan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi” tutupnya. [hoff]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close