E-Tilang Jadi Solusi Masalah Pelayanan Penegakan Hukum di Bidang Tilang

foto bersama instansi terkait dalam sosialisasi e tilang

Mataram – Poses tilang yang berjalan selama ini masih dilakukan dengan menggunakan tilang lembar merah, dimana pelanggar diwajibkan hadir dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan dan hal tersebut menyebabkan antrian pelaksanaan sidang sehingga kurang efektif bagi masyarakat.

Hari ini, Kamis (9/3) dilaksanakan di Lombok Plaza, sosialisasi Perma no.12 tahun 2016 dan implementasi e-tilang di adakan sebagai langkah pemecahan masalah dalam pelayanan penegakan hukum di bidang tilang.

DIharapkan, dengan adanya sistem e-tilang, dan diberlakukannya Perma (Peraturan Makamah Agung)  no.2 tahun 2016 tentang tilang, maka pelanggar tidak diharuskan hadir dalam persidangan, namun hanya akan membayar besaran denda tilang sebagaimana putusan hakim sesuai tabel denda tilang yang telah ditetapkan.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si, mengungkapkan, bahwa dirinya berharap dalam tahap sosialisasi ini dapat terjalin interaksi yang positif dari masing-masing stake holder untuk mendapatkan solusi terbaik tentang penerapan e-tilang yang tepat sesuai kondisi wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Saya sangat mengapresiasi dan berharap hal ini dapat diterapkan dan menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan dalam pelayanan penegakkan hukum dibidang tilang,” ungkap Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si.

Diketahui, data pelanggaran lalulintas berupa tilang yang terjadi di Wilayah Hukum Polda NTB tahun 2016 sejumlah 86.063 kasus. Selama ini salam penindakan tilang tersebut, selalu diberikan tilang lembar warna merah.

Kedepannya E tilang ini akan mempercepat proses penindakan dalam bentuk tilang kepada pelanggar dan memangkas sistem birokrasi yang berbelit-belit, sehingga terbangunnya penegakkan hukum yang cepat, tepat, akurat, transparan, informatif dan akuntable serta mudah diakses. (yos)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close