Pencerahan Wawasan Oleh Wakapolda NTB

Apel Pagi Selasa (7/3) oleh Wakapolda NTB (Drs. IMAM MARGONO) di Lapangan Gajah Mada Polda NTB

Mataram-Jabatan fungsional dalam lingkungan organisasi Polri sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, dimana pengaturannya lebih mendalam ditentukan oleh Kapolri untuk menentukan jabatan fungsional yang diperlukan dalam masing-masing satuan kerja. Salah satunya adalah jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan;

Wakapolda NTB (Drs. IMAM MARGONO) pada saat pengambil apel, Selasa (7/3)       pukul (7.00).Wita, di lapangan Gajah Mada Polda NTB, memberikan pencerahan kepada seluruh peserta apel yang terdiri dari anggota Polri dan PNS Polri, bahwa masih banyak ditemukan beberapa anggota Polda NTB yang belum mendapatkan tunjangan fungsional sebagaimana di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor: Kep/430/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang tunjangan jabatan tertentu di lingkungan Polri;

Diharapkan kepada anggota yang akan mengajukan tunjangan fungsional sesuai Prosedur, bahwa bagi anggota yang memilki keahlian khusus atau keterampilan agar mengajukan Surat Dinas/Nota Dinas dari Satuan Kerja masing-masing dengan tujuan Karo SDM Polda NTB, kemudian ditembuskan ke Wakapolda NTB dan ke masing-masing Satkernya ujar Wakapolda NTB pada saat ngambil apel tadi pagi;

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. (Yar)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close