Rapat Percepatan Penyelesaian Tanah Dikawasan KEK Mandalika Kabupaten Loteng Dan Menindak Lanjuti Tim Verifikasi Kabupaten Loteng

Pembukaan Rapat Oleh Kapolda NTB

tribratanewsntb.com – Mataram, Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lahan KEK atau mandalilaka resort atau yang lebih dikenal dengan PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) sampai sekarang masih belum bisa terselesaikan, sebab klaim-klaim dari masyarakat atas kepemilikan tanah diwilayah tersebut terus bermunculan.

Oleh sebab itu, Setda Provinsi NTB mengundang tim yang telah dibentuk untuk menghadiri rapat terkait rapat percepatan penyelesaian tanah dikawasan KEK mandalika Kabupaten Loteng dan menindak lanjuti tim verifikasi kabupaten Loteng yang dipimpin oleh Kapolda NTB pada tanggal (19/1) di Ruang rapat utama (Rupat) Roops Polda NTB.

Peserta rapat ini di hadiri oleh forkopimda NTB serta tim verifikasi Kabupaten Loteng
Serta direksi PT. ITDC.

Dalam acara tersebut, Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Umar Septono S.H M.H melalui media Tribratanewsntb.com Dari 13 titik yang belum di bebaskan berdasarkan hasil uji klinis seluas 1.095.995 m2, terdapat sekitar 50 orang yang mengajukan gugatan dan hanya titik 17 yang sudah clear and clear yang sudah siap untuk di bayar oleh pihak PT. ITDC.

“Berati menurut Asisten I Pemprov NTB ada sekitar 50 orang yang mengajukan gugatan dan hanya titik 17 yang sudah clear and clear yang sudah siap untuk di bayar oleh pihak ITDC” Imbuhnya Kapolda NTB.

Kapolda NTB juga menambahkan yang merupakan saran dari Danrem 162/Wira Bhakti akan menangkap Kepala Desa jika terus mengeluarkan sporadik, sebab Gubernur NTB sudah melarang pembuatan sporadik akan tetapi Kepala Desa setempat terus mengeluarkan sporadik untuk warganya, serta komplain-komplain dari masyarakat agar dihimpun oleh Pemda sehingga bisa di uji atau di adu kebenarannya.

“Jika Kepala Desa terus mengeluarkan Sporadik nanti akan kita tangkap dan akan di proses hukum, serta komplain-komplain dari masyarakat dihimpun oleh Pemda sehingga bisa di uji atau di adu kebenarannya” tambah Kapolda NTB.

Disimpulkan juga oleh Kapolda NTB yang merupakan saran dari Kabinda NTB agar membentuk Tim Verifikasi yang lebih cepat, dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi.

Juga agar pembayaran atau uang rohanian di transfer melalui rekening jika belum mempunyai rekening agar dibuatkan sebab jika diterima langsung ditakutkan banyak yang tidak berhak untuk menerima uang tersebut serta menghindari cabang-cabang atau kawan yang disangkakan akan meminta uang.

“Baik habis rapat ini kita akan membuat tim verifikasi yang lebih cepat, dari kepolisian, kejaksaan, pemerintahan, dan juga pembayaran melalui rekening jika warga belum mempunyai rekening kita bikinkan karna jika diterima langsung banyak yang tidak baik atau berhak menerima dan juga untuk menghindari cabang-cabang atau kawan yang disangkakan akan meminta uang” papar Kapolda NTB. [viiiz]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close