Reformasi Birokrasi dan Indeks Tata Kelola di Polda NTB

 

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak tahun 2004 hingga saat ini pemerintah telah mencanangkan program reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan telah menetapkan area perubahan yang menjadi fokus penilaian yaitu organisasi tata laksana perundang-undangan peningkatan pelayanan publik manajemen SDM Aparatur manajemen perubahan pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam implementasinya pada institusi Polri telah dilakukan kerjasama dengan kemitraan (Partnership of government reform) sebagai pihak eksternal yang telah memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam pengukuran indeks tata kelola pemerintahan untuk mengukur kinerja Polri pada 9 arena atau fungsi secara universal diyakini berkontribusi pada pencapaian sasaran reformasi secara birokrasi Polri dan tugas pokok Polri ya itu Sabhara Reskrim lantas Intelkom Binmas Polri dan SDM menggunakan instrumen yang disebut dengan indeks tata kelola ( TK ) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Guna mengukur kinerja tersebut dengan tujuh prinsip tata kelola kepolisian yang baik yaitu kompetensi responsif perilaku transparan keadilan efektivitas dan akuntabilitas terhadap 6 indikator utama yaitu bidang sumber daya manusia sarana prasarana anggaran pengawasan sistem/metode dan inovasi.

Penerapan ITK di 31 Polda yang dilakukan sejak bulan Februari hingga Maret 2015 dengan melibatkan pihak internal dan eksternal dari masyarakat serta peneliti profesional dari kemitraan telah menemukan potret pelaksanaan tata kelola kepolisian tingkat Polda yang menggambarkan kendala keberhasilan dan inovasi serta rekomendasi guna perbaikan tata kelola Kepolisian.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan di Polda NTB pada tahun 2015, Polda NTB meraih peringkat 20 dalam penilaian IPK dari total 31 Polda di Indonesia dengan skor 5,555. Sementara itu, penilaian pelayanan publik Polda NTB menempati posisi ke-24 dengan skor 2341 dengan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja dan pelayanan publik di NTB.

Untuk Menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka Wakapolda NTB memimpin langsung pelaksanaan rapat pembahasan hasil pengukuran tingkat Polda tahun 2015 dimaksud dengan beberapa arahan.

1. Membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan tentang prinsip-prinsip indeks tata kelola Polri yaitu prinsip kompetensi responsif prilaku transparansi keadilan efektivitas dan akuntabilitas yang menjadi indikator yang telah diukur oleh tim kemitraan pada tahun 2015 kepada 91 tingkat Polda yang telah ditentukan.

2. Bukti dukung yang dinilai pada tahun 2015 tersebut adalah bukti dukung tahun 2014 dari pelaksanaan kegiatan tingkat Polda di satker yang telah ditentukan.

3. 91 di tingkat Polda yang mewakili satker untuk diukur ternyata memberikan bukti dukung yang kurang lengkap sehingga membuat posisi Polda NTB untuk indeks tata kelola Polri berada pada urutan ke 20 dari 31 Polda yang diukur dan untuk kinerja pelayanan publik memposisikan Polda NTB di urutan 24.

4. Mabes meminta Polda untuk Menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi terhadap 91 yang diukur tersebut. 5. Agar 91 Menindaklanjuti permintaan Mabes Polri per tanggal 12 Januari 2017 tersebut dan mengirimkannya sesuai waktu yang ditentukan. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close