Ketentuan Tunjangan Anak untuk Pegawai

30 Desember, 2016
381 Views

tribratanewsntb.com – Mataram Jumat (29/12) Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) dengan ketentuan anak tersebut:

  1. Belum melampaui batas usia 21 tahun;
  2. Tidak atau belum pernah menikah;
  3. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  4. Nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan anak adalah :

  1. Diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;
  2. Dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua;
  3. Besarnya tunjangan anak adalah 2 % per anak dari gaji pokok;
  4. Tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
  5. Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
  6. Batas usia anak tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah/kursus dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Dapat menunjukan surat pernyataaan dari kepala sekolah/kursus/perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;
  7. Masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun;
  8. Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan:
    1. Surat Keterangan Kelahiran Anak dari pejabat yang berwenang pada Kantor Catatan Sipil/Lurah/Camat setempat;
    2. Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai;
    3. Surat Keterangan dari Lurah/Camat bahwa anak-anak tersebut adalah perlu tanggungan janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/isterinya meninggal dunia;
    4. Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat, maka pembayaran tunjangan anak untuk anak angkat maksimal 1 anak)
  9. Tunjangan anak dimasukkan dalam pengajuan daftar gaji setelah diterimanya surat kelahiran oleh Petugas Pengelola Adminidtrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pembayaran tunjangan anak tidak berlaku surut.
  10. Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dimasukkan dalam pengajuan daftar gaji setelah diterimanya surat keterangan oleh PPABP (pembayaran tunjangan anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut) dengan syarat:
  11. Ayah yang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Pamong Praja (serendah-rendahnya Camat);
  12. Ayah yang sebenarnya dari anak tersebut bukan pegawai negeri dan tunjangan anak untuk anak-anak itu diberikan kepada ayahnya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor tempat ayahnya bekerja;
  13. Anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pengadilan negeri bahwa anak tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada ibu dari anak tersebut dan disahkan oleh pamong praja (serendah-rendahnya Camat).

Dalam aplikasi belanja pegawai terdapat menu monitoring anak dewasa maupun anak kuliah. Monitoring ini membantu mengingatkan adanya anak yang akan dewasa atau surat keterangan kuliahnya perlu segera diperbarui. Oleh karena itu PPABP berkewajiban menyampaikan kepada para pegawai yang anaknya akan dewasa atau surat keterangan kuliahnya perlu segera diperbarui.

Contoh kasus:

  1. Seorang PNS Polri memiliki 3 orang anak. Anak pertama dilaporkan telah memiliki penghasilan sendiri dan telah menikah sehingga tidak ditanggung dalam daftar gaji. Anak kedua dan ketiga masih kuliah/sekolah dan telah dilangkapi surat keterangan masih kuliah. Namun pada tanggal 01 September 2015, surat keterangan kuliah untuk anak kedua telah daluwarsa dan perlu segera diperbarui sehingga pada gaji bulan Oktober 2015 telah dikeluarkan dari daftar gaji. Pada tanggal 2 Mei 2016 yang bersangkutan melampirkan surat keterangan kuliah yang telah diperbarui.

Dalam hal demikian maka terhitung mulai gaji bulan Juni 2016, kepada PNS tersebut dibayarkan kembali tunjangan untuk 2 orang anak tanpa hak kekurangan gaji/rapel.

  1. Seorang PNS memiliki 1 orang anak berusia 22 tahun dan masih dibayarkan tunjangan anaknya karena dapat menunjukkan keterangan kuliah Diploma III. Pada bulan Juni 2014 PNS yang bersangkutan melaporkan bahwa anak tersebut telah lulus kuliah sehingga terhitung mulai gaji bulan Juli 2014 dihentikan pembayaran tunjangan anaknya. Pada bulan Juni 2015 PNS yang bersangkutan melaporkan bahwa anak tersebut melanjutkan kuliah S1. Maka kepada PNS yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali tunjangan anaknya mulai gaji bulan Juli 2015 setelah melampirkan surat keterangan kuliah.
  2. Seorang Anggota Polri dibayarkan gajinya dengan tunjangan 1 orang anak berusia 22 tahun yang masih kuliah. Anak tersebut pada bulan Oktober 2016 mendapatkan bea siswa selama setahun. Dalam hal demikian maka kepada Anggota Polri tersebut masih tetap dapat diberikan tunjangan anak dalam daftar gaji karena bea siswa tidak termasuk dalam pengertian bahwa anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri.(edo)

 

You may be interested

Sabhara Polda NTB Amankan Giat Bulan Pesona Lombok sumbawa 2017
Binkam
shares1 views
Binkam
shares1 views

Sabhara Polda NTB Amankan Giat Bulan Pesona Lombok sumbawa 2017

DIT SABHARA - Agu 18, 2017

‏Mataram – Jum'at (18/08/2017) Pukul 11.30 wita anggota Dalmas Polda NTB Ton 3 ki 2 melaksanakan apel persiapan dan doa…

Tim Opsnal Sub Dit II Menangkap Bandar Narkoba Gomong Mataram
Reskrim
shares7 views
Reskrim
shares7 views

Tim Opsnal Sub Dit II Menangkap Bandar Narkoba Gomong Mataram

DIT NARKOBA - Agu 18, 2017

Mataram _ Ka Sub Dit II Dit Res Narkoba Polda NTB AKBP  I Komang Satra, SH memimpin anggotanya untuk melaksanakan…

Apel Konsolidasi Bersama Brimob, Ini Arahan Kapolda NTB
Binkam
shares10 views
Binkam
shares10 views

Apel Konsolidasi Bersama Brimob, Ini Arahan Kapolda NTB

Brigade Mobil - Agu 18, 2017

[caption id="attachment_37258" align="alignleft" width="700"] Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli M.Si memberikan arahan saat apel Konsolidasi di Lapangan Markas Brimob…

Leave a Comment

Your email address will not be published.