Sekarang, Identitas STNK dan KTP Harus Sesuai

6 Desember, 2016
68 Views

Kasubag Regiden Polda NTB, AKBP Bagus Winarta

tribratanewsntb.com Mataram – Pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kini harus sesuai identitas KTP pemilik. Penerapan aturan itu untuk menunjang tertib administrasi pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor. Demikian diungkapkan Kepala Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda NTB, AKBP Bagus Winarta, Selasa (4/10).

“Ini juga untuk mempermudah proses penyidikan tindak pidana seperti curanmor,” jelasnya.

Pengesahan setiap tahun dan setiap lima tahun STNK kini menyesuaikan keterangan KTP si pemilik yang tertera. Menurutnya, aturan itu untuk mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor. Pencocokan itu sedianya menjadi basis data valid. Kebutuhan akurasi data itu, kata Bagus, digunakan untuk perencanaan operasional manajemen rekayasa lalu lintas apabila dibutuhkan.

“Juga menunjang perancangan pembangunan nasional,” sebutnya.

Sejumlah aturan melandasi lahirnya ketentuan tersebut. Antara lain, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Samsat, dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pengesahan STNK dengan kurun waktu tertentu, sambung dia, merupakan tugas pokok dan kewenangan Polri. Proses regident itu menjadi sarana memperoleh akurasi data kendaraan bermotor.

“Karena kendaraan bermotor setelah dipakai ada yang berganti kepemilikan, fisik kendaraan yang berubah warna. Itu dicocokkan lagi pada saat pengesahan,” jelas Bagus.

“Untuk menjamin keabsahan kepemilikannya sehingga ada kepastian hukum,” imbuhnya.

Bagi pemilik kendaraan yang STNK-nya belum sesuai dengan KTP, ia menyarankan untuk segera dilakukan proses balik nama. Dalam pelaksanaanya, ia tidak menampik memang banyak memiliki kendala.

“Jelas lebih legal, lebih menjamin keabsahannya. Tak jarang pula menerima keluhan. Memang banyak masyarakat yang merespons sulit melakukan itu,” ungkapnya.

Menanggapi itu, aparat kepolisian pun tidak berlaku saklek. Ia mengungkapkan, masyarakat menilai aturan itu mempersulit masyarakat. Padahal pada saat bersamaan pengesahan STNK itu masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

“Ada juga yang kesulitan BPKPB dijaminkan. Yang asli tidak ada. Memang aturannya kan kalau balik nama harus ada BPKB,” paparnya.

“Kita koordinasi dengan OJK mencarikan solusinya.” imbuhnya.

Melihat kondisi itu, aturan itu belum dilakukan langsung waktu dekat itu. Proses menuju tertib administrasi itu dijalankan perlahan seiring sosialiasi masif dan peningkatan kesadaran masyarakat. (azi)

You may be interested

Bentrok, TNI dan Polri Tidak Luput Dari Serangan Saat Mengamankan
Umum
shares2 views
Umum
shares2 views

Bentrok, TNI dan Polri Tidak Luput Dari Serangan Saat Mengamankan

Polres Mataram - Jan 22, 2018

Mataram - Kedua Lingkungan yang kembali memanas yakni Monjok Culik dan Taliwang pada hari Minggu (21/1) yang lalu mengakibatkan banyak…

Opsnal Polsek Narmada Amankan Dua Remaja SMK
Reskrim
shares5 views
Reskrim
shares5 views

Opsnal Polsek Narmada Amankan Dua Remaja SMK

Polres Mataram - Jan 22, 2018

Mataram - Team Opsnal Unit Reserse Kriminal Polsek Narmada berhasil meringkus dua pemuda yang hendak melakukan transaksi jual beli motor…

Polda NTB dan Korem 162 Wira Bhakti Teken Nota Kesepahaman Pengamanan Pilkada
Binkam
shares14 views
Binkam
shares14 views

Polda NTB dan Korem 162 Wira Bhakti Teken Nota Kesepahaman Pengamanan Pilkada

biro ops polda ntb - Jan 22, 2018

Mataram - Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si, dan Komandan Korem 162 Wira Bhakti Kol Inf H Farid Makruf,M.A secara…

Leave a Comment

Your email address will not be published.