KPK Diundang Supervisi Kasus Polres Loteng

kapolres lombok tengah akbp nurodin
kapolres lombok tengah akbp nurodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tribratanewsntb.com Mataram – Berkas dua tersangka dugaan korupsi Balai Bedah Desa Loteng belum juga beres. Polres Loteng masih terkendala memenuhi petunjuk P19 jaksa dua tersangka. Pelibatan KPK dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Kapolres Loteng, AKBP Nurodin menjelaskan, untuk memenuhi petunjuk jaksa itu, pihaknya mengandalkan KPK. Progres penanganan kasus dengan tujuh tersangka –lima diantaranya kini sudah terdakwa- dipastikannya berjalan terus. Ia menampik kasus itu jalan di tempat. Pasca ditetapkannya mantan Kadishutbun Loteng, LIS dan pejabat kementerian, SW menjadi tersangka.

“Loh memang tersangkanya kan sudah. Kan sudah beberapa kali P19. Jaksa tidak bisa terima,” paparnya dikonfirmasi di Mapolda NTB. Petunjuk jaksa dalam pengembalian berkas P19 mensyaratkan terpenuhinya sejumlah hal. Yang mana hingga kini, setelah berkali-kali diserahkan kembali tak kunjung disetuju JPU Kejari Praya. “Jaksa stidak terima dengan petunjuk-petunjuk itu. Itulah perlu KPK. (kordinasinya) apa perlu seperti ini, betul tidak ini (petunjuk), ataukah seperti ini,” kata Mantan Kasubdit III Tipikor Polda NTB ini.

“Atau ada solusi lain. Supaya ini (petunjuk) sepeti apa. atau memang ini tidak bisa maju,” imbuhnya sebagai penegasan upaya pihaknya mewujudkan kepastian hukum terhadap para tersangka. dalam kasus tersebut, telah ditetapkan sebanyak tujuh tersangka. Lima tersangka telah menjadi terdakwa dan sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Yakni, Ketua BBD, Ali Wardana; Sekretaris BBD, Lalu Srinata; Bendahara BBD, Kamsiah; Konsultan proyek, Gatot Subroto; dan PPK, Lalu Priadi Utama. Sementara dua tersangka lagi, yakni LIS dan SW masih dilengkapi berkasnya.

LI merupakan Mantan Kadishutbun Loteng, sementara SW adalah fasilitator proyek dari KPDT (kini menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan NTB tercatat mencapai Rp 1,04 miliar, dari nilai proyek sebesar R 1,8 miliar. Kerugian itu akibat belanja fiktif, dan penyaluran bahan material tak sesuai.(azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close