Polda NTB Patuhi Instruksi Presiden Terkait Penanganan Korupsi

kapolda NTB umar septono
kapolda NTB umar septono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tribratanewsntb.com Mataram– Penanganan kasus korupsi di Polda NTB bakal lebih senyap. Lantaran, Instruksi Presiden mengenai larangan ekspos berlebihan mulai diterapkan. Meski demikian, akses informasi tak ditutup sama sekali. Informasi penanganan kasus tetap diberikan, hanya saja tanpa menyebut nama orang. Demikian ditegaskan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs H Umar Septono, SH MH Senin (25/7).

“Kalau masih dalam tahap penyelidikan jangan,” ujarnya ditemui di Islamic Center seusai memantau persiapan pengamanan MTQ Nasional ke-26. “Karena sudah perintah, ya ikut.Saya tidak bisa lawan Presiden.Ada perintah, saya aparatnya beliau, ya kita lakukan.” Ia menjelaskan, ekspos ke media semangatnya adalah sebagai bentuk transparansi ke publik. Hanya saja, belakangan menurut evaluasi Presiden Jokowi tidak berjalan seperti yang dicita-citakan.

“Bagaimana masyarakat tau apa kegiatan Polri, apa saja yang dilakukan. Bagaiamana perkembangan penyidikan. Tapi ternyata dampaknya, setelah dikaji Presiden, kurang positif,” paparnya. Ia menambahkan, perkembangan yang terbatas atau masih sumir tidak disebarluaskan terlebih dahulu. “Jangan baru informasi-informasi kita sebarkan dulu,” kata Kapolda. “Cobalah setelah lengkap, silahkan dieskpos.” Ditanya mengenai pertanggunjawaban transparansi kepada publik, Kapolda menjawab pihaknya bakal menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Berupa informasi perkembangan penanganan yang memang laik dikonsumsi publik.

“Nanti yang bisa disampaikan, lagi ditangani (kasus) apa. tapi untuk menyebutkan orang diharapkan jangan,” jelasnya, menegaskan bahwa pintu informasi tidak total rapat-rapat ditutup. Pola seperti dikhawatirkan memuluskan praktik di bawah tangan dalam setiap penanganan kasus. Menanggapi itu, Kapolda menekankan pihaknya juga tetap memerhatikan prinsip kepercayaan publik kepada aparat hukum, khususnya kepolisian. “Kita tetap menjaga,” ujarnya.

Pekan lalu di hadapan para Kapolda dan Kajati, Presiden Jokowi mengatakan, banyak kepala daerah mengadu bahwa kepolisian dan kejaksaan tak bekerja sesuai instruksi yang sudah diberikan Presiden. Salah satu poinnya, yakni kasus yang berjalan di kepolisan dan kejaksaan tak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.(azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close