Polisi Temukan Dugaan Korupsi di Kasus Parsel Lotim

ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tribratanewsntb.com Mataram– Kerugian negara yang diduga timbul akibat penyimpangan pengadaan Parsel Lotim bakal segera terkuak. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang diminta Polda NTB diserahkan akhir Juli ini. Sementara indikasi perbuatan melawan hukum telah ditemukan. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol Anom Wibowo, SIK MSi di Mapolda NTB.

“Angkanya ada. Hasil audit sudah diterima,” jelasnya menjawab terkait indikasi timbulnya kerugian negara. I mengakui, dalam penanganan memang ada kendala karena keterbatasan auditor BPKP Perwakilan NTB. Yang menyebabkan sejumlah permintaan audit mengantre. “Hasil BPKP-nya lama,” sebutnya.

Namun kendala itu telah teratasi sehingga hasil audit investigasi diterima akhir Juni silam. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo menambahkan, untuk audit PKKN yang telah disampaikan pada akhir Mei lalu, akan segera diserahkan pihak BPKP.

“Setelah lebaran akan keluar PKKN-nya,” terangnya. Hal itu dipastikan berdasarkan kordinasi yang intensi dilakukan. Baik secara lisan maupun tertulis. “PKKN sudah diajukan. Inilah yang dikordinasikan. Dalam waktu dekat akan diserahkan,” imbuhnya. Mengenai tahapan pengusutan selanjutnya, Bagus menerangkan pihaknya tetap akan melakukan gelar perkara. Mengenai penetapan tersangka kasus tersebut, ia enggan membeberkan lebih lanjut.

“Intinya kita gelar perkara dulu,” katanya. Pengusutan bantuan sandang pangan 2014 tahap dua senilai Rp 2,7 miliar itu telah usai memeriksa seluruh penerima bantuan. Mulai dari jaksa, polisi, TNI, dan ASN. Sejumlah pejabat pun telah menjalani pemeriksaan. Baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Penyidik Subdit III Tipikor mendapati indikasi perbedaan antara Juklak Juknis dengan pelaksanaan di lapangan.

Yang semestinya untuk fakir miskin, tetapi dalam praktiknya diberikan kepada ASN. Kasus yang ditangani sejak 2015 itu, telah menelisik nomenklatur anggaran. Total anggaran senilai Rp 15,1 miliar. Tahappertamaanggaranuntukpengadaanpaket lebaran ini,sebesar Rp12 miliardiperuntukanbagimasyarakat yang kurangmampu.

Kemudiandalamtahapdua, anggarankembalidicairkansebanyakRp2,7 miliar yang dibagikanke 13.500 PegawaiNegeriSipil (PNS) yang tersebar di 114 Intstansi se-Kabupaten Lombok Timur dengannilai Rp168.000 per-parselnya. Jumlah Rp2,7 miliar inilah yang kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian. Terkait kesesuaian antara nomenklatur dengan pelaksanaan di lapangan. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close