Polemik Investasi Hutan Sekaroh, Polda NTB Sarankan Ajukan Perkara ke PTUN

Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs Imam Margono
Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs Imam Margono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tribratanewntb.com Mataram – Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs Imam Margono menyarankan sengketa Hutan Lindung Sekaroh agar diselesaikan di PTUN. Sengketa antarunsur pemerintah itu diyakini bakal tuntas berdasar kekuatan hukum tetap. Kawasan pariwisata strategis itu diharapkan tetap terjaga Kamtibmasnya.

“Polisi hanya mengimbau saja. Itu di-status quo-kan. Kemudian, gugat-gugatan aja di PTUN. Kan gitu,” sebutnya saat ditemui di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, Jumat (15/7). Ia menjelaskan, kapasitas aparat kepolisian sebagai pemelihara keamanan wilayah hanya sebatas memberi masukan. Ia menyayangkan Pemkab Lotim dan Pemprov NTB yang berkonflik dengan saling menurunkan kekuatan.

“Masa sekarang dari Provinsi sama Kabupaten berkonflik. Bagaimana itu? Negara sama negara. Polisi tidak bisa masuk. Polisi kan netral,” ujarnya. Namun, sambung dia, pihaknya mendorong agar persoalan tersebut segera tuntas. Aparat kepolisian, lanjut dia, yang berkomitmen mendukung kebijakan pembangunan pemerintah merasa perlu untuk memediasi. Apalagi taruhannya keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Itu kan namaya kita menengahi. Kita imbau. Tetap, namanya kita polisi harus netral. Makanya, bagus itu kalau gugat-gugatan di PTUN. Secara hukumnya kan jelas nanti,” kata Wakapolda. “Kalau saling klaim, itu kan pemerintah dua-duanya. Yang paling bagus mereka gugat-gugatan. Sekarang sama-sama klaim keluarkan aturan,” imbuhnya lagi memberi penegasan.

Polda NTB, Senin (15/7) lalu menggelar rapat internal terkait pengamanan persoalan hutan lindung Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur. Hasilnya, masing-masing pihak yang bersengketa agar meneruskan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam surat perihal Penyelesaian Permasalahan Hutan Lindung Sekarong nomor S.313/MenLHK/Setjem/Gkm.3/7/2016 yang ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya kepada Kepala Kepolisian RI disebutkan, pihak kementerian mengharapkan fasilitasi dari Polda NTB guna mengantisipasi peningkatan potensi konflik yang lebih serius di lapangan. Siti Nurbaya meminta Polda NTB untuk menempatkan Satpol PP Lotim dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) serta penyelamatan truk kontainer seperti sebagaimana mestinya.

Dalam surat yang diterima Suara NTB tersebut juga dijelaskan, PT Eco Solution Lombok (ESL) akan melakukan aktivitas pembangunan kawasan namun dihalangi Satpol PP Lombok Timur. Peralatan PT ESL yang diangkut dengan kontainer dihadang dan tidak dapat masuk ke dalam kawasan. Kondisi terlantar di jalan yang dikhawatirkan rawan kejahatan lain.

Upaya penghadangan Satpol PP tersebut, masih dalam penjelasan surat tersebut, berpotensi menimbulkan bentrokan antara Satpol PP dengan aparat SPORC yang ditugaskan khusus oleh Kemen LH dan Kehutanan untuk menjaga kawasan hutan lindung Sekaroh. Surat tertanggal 1 Juli 2016 itu juga menjelaskan, Kawasan Hutan Lindung Sekaroh seluas 2.834,2 Ha berdasarkan SK Bupati Lotim nomor 188.45/363/HUTBYN/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyedia Sarana Wisata Alam kepada PT ESL seluas 339 Ha.

Penanaman Modal Asing (PMA) dari Swedia itu memiliki nilai investasi Rp 13 triliun selama lima tahun. Namun, pada tahun 2015 Bupati Lotim juga telah mengeluarkan izin kepada PT Ocean Blue Resorts Indonesia (PT OBRI) pada lokasi yang berhimpitan. Izin PT OBRI sampai saat ini belum dicabut Gubernur NTB. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close