tribratanewsntb.com Mataram– Polres Mataram hingga saat ini belum menerima jawaban tertulis terkait penyerahan penanganan dugaan jual beli aset Pemkot Mataram di kawasan Mataram Mall, Cilinaya, Cakranegara. Meski demikian, koordinasi dengan Kejati NTB tetap dilakukan. Terkait hasil penyelidikan yang telah dikantongi korps adhyaksa itu untuk diserahkan ke Polres Mataram.
“Belum ada. Kita kordinasikan terus secara lisan,” kata Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK kemarin di Mapolda NTB. Ditanya mengenai progres penanganan kasus tersebut, ia menerangkan masih berkutat pada penelaahan dokumen.
“Memang (penanganan) korupsi itu harus diperbanyak di penyelidikan sebelum naik ke penyidikan,” tegasnya. Proses telaah dalam tahap penyelidikan itu nanti bakal disandingkan dengan hasil yang telah diperoleh Kejati NTB. Sedianya jika nanti diserahkan ke pihak Polres Mataram. “Pernah lihat dokumen di unit Tipikor? Itu (dokumen) ditumpuk-tumpuk itu buktinya,” ujar Kapolres.
Mengenai pemanggilan sejumlah pihak, sambung dia, dari hasil telaah dokumen tersebut baru akan ditentukan. “Nanti lah itu,” jawabnya saat ditanya jadwal klarifikasi Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Mataram. Pun demikan pihak BPN sebagai pihak penerbit sertifikat. Polres Mataram sendiri telah mengantongi dokumen antara lain, dokumen perjanjian kerjasama antara PT PCF dengan Pemkot Mataram, serta sertifikat-sertifikat yang diduga dipecah menjadi sebanyak 57 bagian.
Kajati NTB, Tedjolekmono, SH MH sebelumnya menyatakan pihaknya menghentikan proses penyelidikan Intelijen Kejati. Berupa pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data. Hasil sementara yang diperoleh akan diserahkan ke Polres Mataram.
Pada 2015 lalu Polres Mataram telah bersurat kepada Walikota Mataram-yang pada saat itu diisi oleh Penjabat- untuk mengumpulkan sejumlah dokumen. Termasuk catatan aset Pemkot Mataram yang terletak di Kelurahan Cilinaya, Cakranegara. Terkait kontrak kerjasama Pemkot Mataram dengan PT PCF yang dimulai sejak tahun 1996 itu.
Untuk ditelisik adanya dugaan penjualan aset yang dikerjasamakan dalam bentuk Hak Guna Bangunan itu. Pemkot Mataram mengklaim bahwa ada perjanjian dengan PT. PCF mengenai kerjasama pengelolaan lahan seluas 39.900 m2 pada tahun 1996. Perjanjian disempurnakan lagi pada 11 Juni 2002 dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun.
Belakangan muncul dugaan peralihan HGB dari PT. PCF kepada pihak lain tanpa seizing atau rekomendasi dari Pemkot Mataram. PT. PCF mengklaim hanya merupakan kesalahan administrasi. Akta notaris seharusnya tertuang jual beli sewa bangunan, bukannya jual beli. PT PCF disebut seolah-olah mengalihkan aset.
Disebutkan dalam adendum perjanjian kerjasama dengan Pemkot Mataram, PT PCF dapat mengalihkan hak secara berjangka sesuai pasal 5 kepada orang atau badan hukum lainnya dengan memakai perjanjian tersendiri setelah mendapat persetujuan tersendiri dari pihak kedua. (azi)
