Ajakan Kapolda, Mari Bersama Tangani Hutan Lindung Sekaroh

kapolda NTB umar septono
kapolda NTB umar septono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tribratanewsntb.com Mataram – Pengerahan kekuatan pengamanan di kawasan hutan lindung Sekaroh, Jerowaru, Lotim perlu diatensi khusus. Pihak kepolisian pun tidak mau gegabah menerjunkan personel. Sebab, kepentingan keamanan masyarakat tetap yang lebih utama.

Hal itu disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs H Umar Septono, SH MH menanggapi polemik pengamanan hutan Sekaroh yang terjadi akhir Juni lalu. Rapat internal Polda NTB Senin (11/7) diadakan untuk mencari solusi.

“Ribut begitu ndak bagus. Kita cari jalan tengah, duduk bersama dialog cari benang merah permasalahan. Tidak boleh gegabah,” tegasnya ketika ditemui di Mapolda NTB. “Kita rapat internal dulu baru nanti kita undang semua yang terkait.” Menurut orang nomor satu korps Bhayangkara NTB itu, tidak ada satu pun yang boleh merasa paling berhak ataupun paling berwenang terhadap suatu wilayah hukum suatu negara.

“Harus dibicarakan baik-baik. Perlu kesabaran,” ujarnya. Ia menambahkan, pengiriman kekuatan seperti Satpol PP dari pihak Pemkab Lotim dan Polisi Hutan dari Kementerian Kehutanan menurutnya tidak elok bagi kesatuan aparat negara dalam mengawal keamanan suatu daerah.

“Kemarin saling kirim kekuatan tidak pas, itu mengundang friksi. Kan tidak baik. Karena tugas kita itu sesungguhnya mencegah konflik antaraparat termasuk dengan masyarakat,” sesalnya. Untuk itu, sambung dia, pascarapat internal Polda NTB, pihaknya bakal memanggil sejumlah pihak terkait untuk berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar.

“Setelah rapat nanti (kemarin) dipimpin Wakapolda semua pihak terkait kita undang duduk bersama,” kata Kapolda. Sebelumnya, ia menyatakan saat ini terutama di daerah potensi wisata banyak ditemukan tumpang tindih sertifikat tanah antarinvestor. Permasalahan pertanahan itu menjadi bagian dari gangguan kamtibmas terhadap dan oleh wisatawan.

Ia mengungkapkan, persoalan sengketa tanah menjadi sangat krusial belakangan ini. Terutama di kawasan sekitar destinasi wisata unggulan seperti di KLU, Lombok Timur, dan Lombok Tengah serta Lombok Barat. Pihaknya mengagendakan sesegera mungkin untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Usai lebaran, atau sekitar akhir Juli, akan diagendakan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sertifikat ada yang overlap. Ada yang tiga, empat, ada yang lima itu. Ada yang statusnya tanah negara tapi dimiliki orang asing tanpa melalui BPN,” ungkap Kapolda. Saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terkait sejumlah kawasan rentan sengketa tanah. Kasus terbaru mencuat di Hutan Lindung Sekaroh, Jerowaru, Lotim. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close