Kapolda NTB Minta Antisipasi Sengketa Lahan

kapolda NTB umar septono
kapolda NTB umar septono

tribratanewsntb.com Mataram – Berkembangnya pariwisata NTB disisi lain juga menyisakan permasalahan. Kawasan bentang alam berpotensi destinasi wisata unggulan rentan sengketa kepemilikan tanah. Banyak ditemukan tumpang tindih sertifikat dalam objek yang sama. Dugaan penjualan aset daerah di bawah tangan pun menyeruak.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs H Umar Septono SH MH mengatakan, permasalahan pertanahan menjadi bagian dari gangguan kamtibmas terhadap dan oleh wisatawan.

“Investor-investor ini ada yang baik, ada yang tidak,” ungkapnya seusai upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-70, Jumat (1/7) di Lapangan Gajah Mada, Polda NTB.

Ia mengungkapkan, persoalan sengketa tanah menjadi sangat krusial belakangan ini. Terutama di kawasan sekitar destinasi wisata unggulan seperti di KLU, Lombok Timur, dan Lombok Tengah serta Lombok Barat.

Pihaknya mengagendakan sesegera mungkin untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Usai lebaran, atau sekitar akhir Juli, akan diagendakan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sertifikat ada yang overlap. Ada yang tiga, empat, ada yang lima itu. Ada yang statusnya tanah negara tapi dimiliki orang asing tanpa melalui BPN,” ungkap Kapolda.

Menurutnya, hal itu tidak lazim dalam sudut pandang hukum. Saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terkait sejumlah kawasan rentan sengketa tanah. Kasus terbaru, lanjut dia, mencuat di Hutan Lindung Sekaroh, Jerowaru, Lotim akhir Juni lalu.

Masing-masing pemangku kebijakan sibuk berebut kuasa. “Masa Pemda tingkat I, tingkat II, sampai pusat tidak sepaham? Semua kirimkan kekuatan. Ada Pol PP dari daerah sama Tim Kehutanan dari Pusat,” ungkapnya.

“Ini kan berbahaya. Masa negara sama negara berperang ini,” imbuh Kapolda. Ia menjelaskan beberapa waktu lalu memang Ditpolair Polda NTB melakukan pengamanan menetap di kawasan hutan lindung yang berbatasan laut dengan Pantai Pink itu. Berdasarkan permintaan dari warga melalui Kepala Desa Sekaroh.

Hanya saja, kata Kapolda, pihaknya tidak ingin terjebak dalam dugaan sengketa antarpihak berkepentingan. “Kita sifatnya di luar. Tidak boleh di dalam. Nanti kita dianggap memihak. Kita langsung tarik itu Polair waktu itu. Sekarang sudah tidak ada,” terangnya.

Ia menyesalkan sengketa pengelolaan di kawasan wisata tersebut. Sebab, Pempov NTB maupun Pemda setempat kini tengah gencar-gencarnya menarik investor. Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Yang ujung-ujungnya berdampak pada kesempatan bekerja masyarakat setempat.

“Banyak pembangunan, masyarakat tertampung bekerja. Sehingga pengangguran berkurang, Insyaallah kriminal akan menurun. Yang ganggu wisatawan berkurang,” tandasnya. Investasi-investasi itu di sisi lain jika dikelola dengan baik akan berdampak pada upaya menekan kejahatan.

“Ini amsalahs perut ini harus diatasi bersama. Saya tangkapi setiap hari bisa. Tapi kembali karena perutnya kembali lapar. Jawabannya itu, perutnya dikenyangkan. Saya harap Pemda dan pengusaha sama-sama selesaikan itu,” tandas Kapolda. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close