Polda NTB Bertekad Tuntaskan Tunggakan Kasus Korupsi

ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi

tribratanewsntb.com Mataram – Polda NTB berkomitmen menuntaskan sejumlah tunggakan kasus korupsi tahun ini. Polres jajaran yang menunggak pun penanganan kasusnya ditarik ke tingkat Polda jika masih menemui kebuntuan penyelesaian kasus.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol Anom Wibowo, SIK, MSi menegaskan, 26 tunggakan kasus telah diselesaikan lima sehingga kini masih menyisakan 21 kasus lagi. Semuanya ditargetkan selesai tahun ini. “Yang jelas tunggakan 26 kasus itu akan kita selesaikan tahun ini,” ujarnya ditemui seusai upacara HUT Bhayangkara ke-70 di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB, Jumat (1/7).

Komitmen itu ditunjukkan dengan mempercepat dan memotong penghambat komunikasi dengan lembaga auditor. Permintaan audit, sambung dia, yang terkesan lama kini sudah disepahamkan berdasarkan Korsup dengan KPK, Bareskrim Mabes Polri, dan Kejagung akhir Mei lalu. Sementara kasus baru yang ditangani Polda NTB, seperti dalam pengadaan Alat Pemipil Jagung senilai Rp 100 miliar juga masih dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data. Pun demikian pengadaan tinta KTP elektronik.

Di sisi lain, kasus korupsi yang ditangani Polres jajaran juga diberi asistensi berupa backup langsung. Anom menyebutkan, kasus dugaan penyimpangan perekrutan honorer K2 Dompu kini telah diambil alih Polda NTB. “Ada dari Dompu. Kasus K2,” sebutnya.

Pertimbangannya, kata dia, tidak lebih atas dasar bantuan atau backup guna target penyelesaian tunggakan tahun ini tersebut. Adapun gambaran kasus tersebut berdasarkan catatan suara NTB, terdapat 134 orang honorer hasil verifikasi yang dipimpin Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH tahun 2013. 390 orang honorer di Dompu dinyatakan lulus oleh tim pusat.

Hasil kerja tim ditemukan 134 orang honorer yang dinyatakan lulus tes tulis tidak memenuhi syarat. Disebutkan, karena telah mengabdi pada lembaga swasta dengan SK Yayasan,menjadi honorer setelah tahun 2005, dan menjadi honorer tidak berkesinambungan. Namun dari 134 orang honorer ini tinggal 4 orang belum diangkat menjadi CPNS karena tidak memiliki ijazah. Sisanya telah diangkat menjadi CPNS dan bahkan telah diprajabatan sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Bupati menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) pengesahan dokumen pengusulan CPNS K2 yang berjumlah 390 orang. Meski hasil verifikasi tim yang dibentuk dan di-SK-kan oleh Bupati, hanya 156 orang. Sementara, 134 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK)karena mengabdi pada sekolah swasta dengan SK Yayasan. Ada pula yang ber-SK di luar tahun 2015. Pegawai honorer itu kini telah diangkat menjadi PNS atau ASN. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close