Merasa Terancam, Puluhan Siswa SMK Dane Rahel Aikmel Minta Perlindungan ke Polisi

ilustrasi (net)
ilustrasi (net)

tribratanewsntb.com SelongSebanyak 72 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dane Rahel yang berada dibawah naungan Yayasan Amal Saleh Desa Lenek Ramban Biyak Kecamatan Aikmel Kabupaten Lotim, Kamis, (28/4) mendatangi Mapolres Lotim. Kedatangan puluhan siswa yang didampingi kepala sekolah, ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim dan Ketua Jaringan Aktifis Peduli Daerah (Japda) Lotim untuk meminta perlindungan ke aparat kepolisian karena keberadaan siswa yang menimba ilmu di SMK swasta tersebut merasa terancam.

Ditemui di Mapolres Lotim, Kepala SMK Dane Rahel Kecamatan Aikmel, Satria Purnama mengaku khawatir dengan kondisi psikologis siswa yang merasa terancam atas adanya ancaman dari salah satu masyarakat terkait rencana untuk dilakukannya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) oleh pihak yayasan. Akan tetapi, dalam proses pembangunan itu, sejumlah persoalan terjadi karena salah satu warga yang masih menetap di tanah milik yayasan itu enggan untuk pindah. Sehingga, yang bersangkutan melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan pembangunan itu termasuk melakukan aksi provokasi terhadap sejumlah masyarakat. Tindakan masyarakat itu, katanya, sudah sangat mengancam keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar yang dikhawatirkan sangat mengganggu psikologis mereka.

“Kita kesini, (Polres Lotim, red) untuk meminta perlindungan. Kita sudah mendapatkan bantuan dari kementerian untuk pembanguan USB, namun terkendala dengan satu orang ini. Padahal itu tanah yayasan yang ia tempati,”jelasnya. Maka dari itu, dengan adanya perlindungan dari aparat kepolisian, persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik serta proses pembangunan USB dapat terlaksana dengan lancar.  “Orang tersebut juga sudah kita laporkan ke polisi karena sudah melakukan penggergahan,”tegasnya.

Sementara, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim, Judan Putrabaya, menegaskan jika siapapun itu dan apapun kapasitasnya, kepentingan anak harus dikedepankan. Bagaimanapun persoalan yang terjadi pada lembaga pendidikan itu, peserta didik atau anak tidak boleh menjadi korban atas kepentingan-kepentingan segelintir orang seperti adanya intimidasi terhadap anak. Bahkan, jika terbukti ada pengancaman yang dilakukan terhadap anak, maka yang bersangkutan bisa dijerat dengan undang-undnag perlindungan anak No 23 Tahun 2014 karena sudah melakukan kekerasan psikis terhadap anak.

“Tidak boleh ada ancanam terhadap anak, kepentingan anak harus dikedepankan dan anak itu tidak boleh menjadi korban atas kepentingan-kepentingan segelintir orang,”ungkapnya. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close