Kasus lanscape KLU, Polres Lobar Periksa Staf dan Pejabat PU

ilustrasi
ilustrasi

tribratanewsntb.com Lombok Barat – Setelah menetapkan Pejabat insial E selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Landscpae KLU sebagai tersangka, penyidik Polres terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk memperjelas status tersangka tersebut. Kamis (28/4) kemarin, penyidik Polres memeriksa 4 orang staf dan pejabat di Dinas PU untuk meminta klarifikasi perihal kasus ini. Selain kempat pejabat dan staf ini, pemeriksaan berlanjut menyasar saksi lain entah itu berasal dari kalangan Pemda dan pihak ketiga.

“Setelah menetapkan tersangka kami lanjutkan pemeriksaan lanjutan kasus Landscape KLU sebanyak 4 orang staf di Dinas PU, pemeriksaan ini untuk memperjelas status tersangka”tegas Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo.

Dijelaskan, pemeriksaan saksi-saksi seputaran masalah kasus ini untuk memperjelas status tersangka yang ditetapkan polres terhadap PPK inisial E. Pemeriksaan dilakukan terhadap 4 orang staf dan pejabat dimulai sejak pagi hari sampai sore hari. Tim Polres yang turun melakukan pemeriksaan sebanyak 7 orang berasal dari penyidik tipikor. Mereka berangkat ke KLU pagi hari sekitar pukul 07.00 Wita, lalu memula pemeriksaan diatas pukul 08.00 Wita. Pemeriksaan baru bisa tuntas, sekitar pukul 16.00 sore. Pemeriksaan selanjutnya akan digelar Polres, terhadap saksi-saksi untuk menvari tersangka lain.

Diketahui, penanganan kasus Landscape Kantor Bupati Lombok Utara dinaikkan statusnya ke penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) insial E. Penetapan tersangka ini menyusul dua alat bukti dikantongi penyidik, salah satunya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan ada kerugian negara sekitar ratusan juta rupiah.”Setelah penyidik mendapatkan audit investigasi dari BPKP, akhirnya penyidik menetapkan status tersangka terhadap PPK insial E,”terang Kasatreskrim.

Dikatakan, penyidik telah mendapatkan hasil audit dari BPKP terkait penghitungan jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Dari hasil audit tersebut, BPKP menemukan kerugian negara dalam kasus ini sekitar ratusan juga rupiah.

Setelah mendapatkan hasil audit itu, pihaknya melakukan gelar perkara untuk penanganan kasus ini selanjutnya. Dari hasil gelar perkara dipadukan keterangan saksi ahli, akhirnya dilakukan penetapan status tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan penyusul alat bukti cukup, salah satunya adanya kerugian negara hasil audit BPKP tersebut. “Penetapan tersangka pekan lalu,”tukasnya. (azi)

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close