40 Saksi Diperiksa Soal Pengadaan Seragam Pol PP

ilustrasi seragam pol pp
ilustrasi seragam pol pp

tribratanewsntb.com Lombok Barat – Penyidik Polres Lombok Barat telah memeriksa 40 saksi dalam kasus pengadaan seragam Satpol PP. 40 saksi ini berasal dari Kasatpol PP, anggota dan pihak ketiga. Pemeriksaan lanjutan, penyidik akan kembali memanggil Kasatpol PP, Baiq Yeni Ekawati dan mantan Kasatpol PP, I Nengah Sugiartha. Keterangan dua pejabat ini diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Setelah itu, barulah Polres melakukan gelar perkara.

Demikian dikatakan Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (28/4) . “Kami telah periksa sekitar 40 saksi dari Satpol PP sendiri dan pihak ketiga,”kata Joko.

Dikatakan, penanganan kasus ini mash berlanjut. Belum ada perkembangan terbaru penanganan kasus ini, sebab masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Menurutnya, penanganan kasus korupsi butuh waktu sebab berbeda dengan penanganan kasus lain. Pemeriksaan dalam Kasus korupsi tidak bisa satu atau dua saksi saja, namun butuh lebih banyak saksi untuk diperiksa. Hal ini untuk melengkapi berkas kasus tersebut.

Pemeriksaan selanjutnya, akan dipanggil lagi sejumlah anggota dan Kasatpol PP serta mantan Kasatpol PP. Sebelumnya, Kasatpol PP sudah diperiksa, namun keterangan sekali saja tidak cukup sehingga perlu dipanggil lagi. Paling tidak katanya, pemanggilan 2-3 kali. Hasil keterangan sementara Kasatpol PP sendiri telah diberkas dan akan dilanjutkan pemeriksaan kedua kalinya untuk lebih memperdalam.

Menurutnya, penanganan kasus ini kemungkinan akn diminta agar dikembalikan kerugian negara. Sebab sesuai instruksi bahwa kerugian negara dibawah Rp 200 Juta dikembalikan. Semntara kerugian negara dalam kasus pengadaan seragam ini, diperkirakan sedikit sehingga akan diminta dikembalikan. Namun pengembalian kerugian ini tak menghentikan proses hukum di Polres. Kecilnya kerugian negara ini jelasnya menjadi pertimbangan penanganan kasus ini, sebab jangan sampai kerugian negara yang ditimbulkan tak sebanding dengan biaya penanganan kasus ini sendiri.

Dalam penanganan kasusi ini, pihak Polres sudah berkoordinasi dengan Bupati. Bupati menyarankan agar penyidik berkoordinasi dengan inspektorat. “Kami sudah koordinasi dengan Bupati, kami disarankan koordinasi dengan inspektorat,”kata Kasatreskrim ini. Menurutnya, koordinasi dimaksudkan agar Pemda dan polres sendiri padu. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close