Penyidik Tipikor Polres Lobar Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Soal Korupsi BSS

ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi

tribratanewsntb.com Lombok Barat – Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Lombok Barat saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mataram mengenai kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sejuta Sapi (BSS) dengan nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) penyelamatan sapi betina produktif di Desa Banyu Mulek Kecamatan Kediri senilia Rp 740 juta lebih. Setelah audit ini keluar, barulah Polres meentukan langkah penanganan selannjutnya.

“Kami tinggal menunggu hasil audit dari BPKP soal kerugian negara dalam kasus BSS Banyu Mulek,,”terang Kasatreskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo senin kemarin (11/4).

Pihaknya telah menggelar ekspose, dan saat ini pihaknya hanya menunggu hasil pengauditan secara resmi ada tidak kerugian Negara (KN) atas Bansos itu. Jika hasil audit sudah selesai, maka pihaknya akan segera mengambil langkah selanjutnya. Dari hasil pemeriksaan, pihaknya menemukan adanya kerugian negara dalam kasus bansos ini cukup besar. Namun untuk memperoleh detail resmi dari instansi mengenai Kerugian Negara (KN) yang diakibatkan Bansos ini. Pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP tersebut. Dalam penanganan kasus ini, pihaknya lebih mengkedepankan prinsip kehati-hatian, guna menghindari adanya celah dipra- peradilkan.

Dari sejumlah tahap, pihaknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak baik pengurus kelompok dan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Lombok Barat. Namun, kemungkinan juga akan mengarah orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. ìPerkumpulan bukti-bukti sudah selesai, makanya kami menyerahkan ke BPKP supaya diaudit KN-nya. Setelah hasilnya, baru bisa menetapkan tersangka itu. Kemungkinan adanya orang lain nanti akan dilihat perannya atas kasus ini. Intinya kami bertindak setelah hasil audit itu keluar,î bebernya.

Dugaan penyimpangan dana bantuan BSS ini berawal dari laporan masyarakat. Kelompok ternak Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek menerima anggaran ratusan juta. Dana itu dihabiskan untuk pengadaan bibit sapi. Bantuan itu nilanya sekitar Rp 740 juta. Dalam perjalanannya, penggunaan anggaran ini diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang diusulkan Poktan. Sehingga, muncul indikasi yang merugikan Negara. Sebagaimana diketahui, kasus BSS Banyu Mulek masuk laporan ke ranah hukum pada tahun 2014 lalu. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close