AKHIRNYA SAT RESKRIM POLRES LOMBOK TIMUR MEMENANGKAN PRA PERADILAN TERKAIT KASUS KORUPSI

Sidang yang berlangsung tujuh hari di PN Selong kelas IB terkait pengajuan Pra peradilan dari Syarif (asisten II) menilai bahwa semua pokok perkara yang diajukan Pemohon ditolak. Berdasarkan bukti-bukti dalam proses persidangan, PN Selong menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka cukup bukti dalam hal ini, bukti permulaan yang dimiliki oleh pihak Polres Lombok Timur benar adanya, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi selain itu ahli hukum juga membenarkan bahwa bukti untuk menjerat pelaku sebagai tersangka sudah cukup. Selain itu, penyidik memiliki alat bukti sesuai dengan fakta atau keadaan berdasarkan KUHP.
Anton membacakan, bahwa semua keterangan saksi dan ahli hukum, penyidik melakukan penetapan pelaku sebagai tersangka sangat jelas, yakni penetapan pelaku sebagai tersangka dalam kasus tambatan perahu di gili kondo.Oleh karena itu, Hakim Majlis PN Selong menolak esepsi pemohon dalam pokok perkara. Dan menolak permohonan Praperadilan pemohon.
PN Selong juga membebankan biaya perkara kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dikemudian hari. Sementara itu, Pengacara Pemohon Hendro Wijayanto mengatakan, pokok perkara yang sifatnya Praperadilan tidak ada upaya hukum lainnya. “Kami akan melihat bukti-bukti yang digunakan Polres, dalam penetapannya kliennya sebagai tersangka,” katanya.Dalam proses Praperadilan ini, menurut Hendro, PN Selong, belum diungkapkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Karena dalam sidang Praperadilan lebih mengarah ke prosedur.
Hendro mengatakan, ditolaknya eksepsi pemohon bersifat materi pokok perkara. Karena itu hanya bersifat prosedur. Sebab, proses penangkapan kliennya tersebut masih dipertanyakan, apakah sesuai dengan prosedur KUHP atau tidak. “Kalau masalah pokok perkara, nanti sidang selanjutnya,” ujarnya.
Di tempat yang sama (halaman PN Selong), Kasat Reskrim Polres Lotim AKP Haris Dinzah, menjelaskan menang atau tidaknya hanya menguji prosedur yang dilakukan Polres Lotim menangani Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai prosedur atau tidak.Menurut Haris, selama ini Polres tetap mengedepankan profesional dn sesuai prosedur. Sejak awal Polres Lotim menyampaikan bahwa penyelidikan maupun penyidikan, penyidik tetap profesional.
Diterima atau tidak hasil Praperadilan oleh Pemohon, katanya, tidak masalah, karena nawaitu Polres Lombok Timur hanya menegakkan Hukum.Sementara Proses selanjutnya, Satreskrim tetap akan melanjutkan pengembangan kasus tersebut. Untuk penetapan tersangka lain, berdasarkan bukti-bukti kuat setelah pengembangan dilakukan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close