Polres Dompu Periksa 40 Pegawai Honorer dan Pejabat Terkait Kasus K2

ilustrasi oknum honorer
ilustrasi oknum honorer

tribratanewsntb.com Dompu – Penyidikan kasus pengangkatan honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS di lingkup pemerintah daerah (Pemda) Dompu masih fokus pada pemeriksaan 134 orang honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Empat puluhan pejabat dan honorer yang telah diangkat menjadi CPNS telah diambil keterangannya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan, Rabu (2/3) kemarin, mengungkapkan, baru memeriksa sebanyak 40an pejabat dan honorer terkait kasus K2. Pemeriksaan ini akan terus dilanjutkan hingga 134 orang honorer yang sebelumnya dinyatakan TMS diambil keteranganya.

“Kalau terkait dugaan pemalsuan dokumen, kita akan periksa semua dulu. Sekarang baru 40an orang termasuk pejabat terkait kita periksa,” katanya. Namun Herman tidak menampik, kasus K2 ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan terkait penyalahgunaan kekuasaan dengan seorang calon tersangka. Kendati demikian, penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah semua honorer yang diduga bermasalah diambil keterangannya.

“Yang kita sidik selama ini terkait penyalahgunaan kekuasaan,” terang Herman. Terkait penerapan undang – undang administrasi negara yang akan melindungi seorang pejabat dalam kebijakannya, Herman mengaku, masih akan dipelajarinya. Itu baru bisa disimpulkan setelah semua pihak didengarkan keterangannya.

“Nanti kita akan pelajari dan pertimbangkan semua,” katanya. Kasus K2 ini menjadi perhatian penyidik Polres Dompu atas atensi Polda NTB. Karena terdapat 134 orang honorer hasil verifikasi yang dipimpin Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH tahun 2013 setelah diumumkan hasil tes tertulis honorer yang menetapkan 390 orang honorer di Dompu dinyatakan lulus oleh tim pusat. Penetapan kelulusan itu diikuti perintah untuk memverifikasi kembali honorer yang dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS atau tidak. Tim verifikasi dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian yaitu Bupati untuk pemerintah daerah.

Hasil kerja tim ditemukan 134 orang honorer yang dinyatakan lulus tes tulis tidak memenuhi syarat karena mengabdi pada lembaga swasta dengan SK Yayasan, menjadi honorer setelah tahun 2005, dan menjadi honorer tidak berkesinambungan. Namun dari 134 orang honorer ini tinggal 4 orang belum diangkat menjadi CPNS karena tidak memiliki ijazah. Sisanya telah diangkat menjadi CPNS dan bahkan telah diprajabatan sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS. (azi)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close