Polres Dompu Periksa 40 Pegawai Honorer dan Pejabat Terkait Kasus K2

11 April, 2016
113 Views
ilustrasi oknum honorer

ilustrasi oknum honorer

tribratanewsntb.com Dompu – Penyidikan kasus pengangkatan honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS di lingkup pemerintah daerah (Pemda) Dompu masih fokus pada pemeriksaan 134 orang honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Empat puluhan pejabat dan honorer yang telah diangkat menjadi CPNS telah diambil keterangannya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan, Rabu (2/3) kemarin, mengungkapkan, baru memeriksa sebanyak 40an pejabat dan honorer terkait kasus K2. Pemeriksaan ini akan terus dilanjutkan hingga 134 orang honorer yang sebelumnya dinyatakan TMS diambil keteranganya.

“Kalau terkait dugaan pemalsuan dokumen, kita akan periksa semua dulu. Sekarang baru 40an orang termasuk pejabat terkait kita periksa,” katanya. Namun Herman tidak menampik, kasus K2 ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan terkait penyalahgunaan kekuasaan dengan seorang calon tersangka. Kendati demikian, penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah semua honorer yang diduga bermasalah diambil keterangannya.

“Yang kita sidik selama ini terkait penyalahgunaan kekuasaan,” terang Herman. Terkait penerapan undang – undang administrasi negara yang akan melindungi seorang pejabat dalam kebijakannya, Herman mengaku, masih akan dipelajarinya. Itu baru bisa disimpulkan setelah semua pihak didengarkan keterangannya.

“Nanti kita akan pelajari dan pertimbangkan semua,” katanya. Kasus K2 ini menjadi perhatian penyidik Polres Dompu atas atensi Polda NTB. Karena terdapat 134 orang honorer hasil verifikasi yang dipimpin Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH tahun 2013 setelah diumumkan hasil tes tertulis honorer yang menetapkan 390 orang honorer di Dompu dinyatakan lulus oleh tim pusat. Penetapan kelulusan itu diikuti perintah untuk memverifikasi kembali honorer yang dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS atau tidak. Tim verifikasi dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian yaitu Bupati untuk pemerintah daerah.

Hasil kerja tim ditemukan 134 orang honorer yang dinyatakan lulus tes tulis tidak memenuhi syarat karena mengabdi pada lembaga swasta dengan SK Yayasan, menjadi honorer setelah tahun 2005, dan menjadi honorer tidak berkesinambungan. Namun dari 134 orang honorer ini tinggal 4 orang belum diangkat menjadi CPNS karena tidak memiliki ijazah. Sisanya telah diangkat menjadi CPNS dan bahkan telah diprajabatan sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS. (azi)

You may be interested

Polri dan TNI Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Bersama Demi Keamanan Pemilukada
Reskrim
shares0 views
Reskrim
shares0 views

Polri dan TNI Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Bersama Demi Keamanan Pemilukada

DIT NARKOBA - Feb 18, 2018

Polri dan TNI Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Bersama di Lapangan Gajah Mada Polda NTB pada hari Rabu (14/2), pukul :…

Video Telur Palsu di Ampenan Adalah Hoax
Binkam
shares2 views
Binkam
shares2 views

Video Telur Palsu di Ampenan Adalah Hoax

adminpolda 3 - Feb 17, 2018

[caption id="attachment_48135" align="alignnone" width="642"] scene video telur ayam yang diduga palsu[/caption] Mataram - Belakangan sempat beredar di kalangan warganet Mataram…

Apel Bulanan, Kapolres Dompu Ganjar 5 Anggotanya Penghargaan
Featured
shares5 views
Featured
shares5 views

Apel Bulanan, Kapolres Dompu Ganjar 5 Anggotanya Penghargaan

Polres Dompu - Feb 17, 2018

[caption id="attachment_48130" align="alignnone" width="300"] 5 (lima) personil berperetasi polres dompu saat akan menerima penghargaan[/caption] Dompu - Polres Dompu pagi tadi,…

Leave a Comment

Your email address will not be published.